RAPBN 2021, Pemulihan Ekonomi harus Prioritaskan Masyarakat Menengah Bawah
Pembangunan manusia harus menjadi salah satu paradigma utama pemerintah dalam pembangunan yang dicanangkan.
Suara.com - Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 yang disampaikan Presiden Joko Widodo di hadapan rapat paripurna DPR, 14 Agustus 2020, secara jelas diarahkan untuk mendorong reformasi struktural. Tujuannya untuk meningkatan produktivitas, inovasi, daya saing ekonomi, transfromasi digital serta yang tak kalah penting, mengantisipassi perubahan demokgrafi.
Dengan modal itu, semua ekonomi diharapkan akan tumbuh 4,5-5,5 persen. Target pertumbuhan tersebut sesungguhnya memang berat, tapi sangat mungkin dicapai ketika seluruh kekuatan, potensi dan sumberdaya dikonsolidasikan menuju cita-cita bersama itu.
Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat, A. Muhaimin Iskandar, menilai, RAPBN 2021 yang disampaikan pemerintah sesungguhnya cukup menggambarkan komitmen pemerintah dalam upaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi.
Hanya menurut Muhaimin, kebijakan-kebijakan fiskal tahun 2021 tersebut tidak boleh meminggirkan pembangunan manusia sebagai fondasi pembangunan sebuah bangsa.
Baca Juga: DPR Minta Birokrasi Permudah Izin Produksi Obat Covid-19 Temuan Unair
“Saya mengapresiasi komitmen pemerintah dalam pemulihan ekonomi, sebagaimana tercermin dalam RAPBN yang disampaikan di hadapan kami. Hanya realisasi harus cepat dan tepat, agar target pertumbuhan tidak meleset," tegas Gus Ami, sapaan akrab Muhaimin Iskandar.
Ia menegaskan, pembangunan-pembangun sektor ekonomi yang terus digenjot pemerintah tidak boleh melalaikan dan mengabaikan pembangunan sektor sumber daya manusia. Pembangunan manusia harus menjadi salah satu paradigma utama pemerintah dalam pembangunan yang dicanangkan.
“Sekali lagi saya tegaskan, masyarakat menengah ke bawah harus menjadi prioritas utama dalam desain besar pembangunan kita. Ini harus menjadi momentum untuk perbaikan di semua lini,” imbuh Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa ini.
Muhaimin mencontohkan, dalam RAPBN 2021, anggaran pemulihan ekonomi mencapai Rp 356,5 triliun. Anggaran sebesar itu, menurut Gus Ami, salah satunya diperuntukkan bagi skema-skema perlindungan sosial sebesar Rp 110, 2 triliun.
Selain itu untuk dukungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar Rp 48,8 triliun, pembiayan koperasi Rp 14, 9 triliun, dan insentif dunia usaha sebesar Rp 20,4 triliun.
Baca Juga: Mantan Ketua DPR Ungkap Kenapa Ada Kepala Daerah Serakah Banget
Menurut Muhaimin, dengan anggaran sebesar itu, masyarakat menengah ke bawah harus dipastikan menjadi pihak yang menerima manfaat. Hal ini penting, agar mereka tidak menjadi kluster baru penambahan jumlah masyarakat miskin, meski memang sangat rentan.
