Komisi VII Pertanyakan Berkurangnya Volume LPG Bersubsidi

Fabiola Febrinastri | Dian Kusumo Hapsari

Kamis, 03 September 2020 | 11:18 WIB

Anggota Komisi VII DPR RI Rudy Mas’ud di sela-sela Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2020). (Dok : DPR)

Menurutnya, pandemi Covid-19 telah berdampak luar biasa kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga seluruh kegiatan masyarakat menggunakan LPG bersubsidi.

Suara.com - Anggota Komisi VII DPR RI Rudy Mas’ud mempertanyakan berkurangnya volume LPG Tabung 3 kg Bersubsidi untuk Tahun Anggaran 2021 yang tertuang dalam nota keuangan dan disampaikan Pemerintah sebelumnya.

Pasalnya dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 29 Juni 2020 lalu telah disepakati bahwa volume LPG 3 kg untuk TA 2021 sekitar 7,5-7,8 juta Metrik Ton (MT).

“Kita (Komisi VII DPR RI dan Menteri ESDM, red), serta Badan Anggaran telah sepakat batas minimum LPG 3 kg subsidi adalah 7,5 Juta MT, dan batas maksimum 7,8 juta MT. Ternyata di asumsi dasar makro (RAPBN 2021) yang keluar malah kembali ke angka 7 juta MT. Ini yang membuat pertanyaan kami,” ujar Rudy di sela-sela Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2020).

Menurutnya, pandemi Covid-19 telah berdampak luar biasa kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga seluruh kegiatan masyarakat menggunakan LPG bersubsidi. Sedangkan penggunaan LPG non-subsidi yang notabene seperti yang dilakukan oleh berbagai restoran selama ini, dengan adanya pandemi ini relatif berkurang. Sehingga bisa dipastikan masyarakat akan lebih memilih menggunakan LPG yang bersubsidi.

“Angka lima ratus ribu (rupiah) sejatinya angka yang tidak terlalu signifikan. Namun dampaknya pasti sangat berarti dan bermanfaat bagi masyartakat Indonesia. Kami akan maksimalkan perjuangan kami untuk meningkatkan kembali volume LPG bersubsidi ini,” tambah politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Rudy menjelaskan, bahwa peningkatan volume LPG bersubsidi in sangat penting dibanding subsidi bagi Pertalite. Mengingat Pertalite ini lebih bernilai keekonomisannya, sehingga tidak boleh menggunakan APBN. Dengan demikian Pertalite tidak boleh disubsidi.

Oleh karena itu ia berharap agar subsidi Pertalite dialihkan untuk subsidi LPG 3 kg. ”Ini permintaan rakyat Indonesia. Sehingga wajib direalisasikan,” tegas legislator dapil Kaltim itu.