Transportasi Berbasis Rel harus jadi Agenda Prioritas Pemerintah
Gobel menyakini, hal itu sangat mungkin dilakukan.
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengusulkan pembangunan transportasi berbasis rel harus sebagai agenda prioritas Presiden Joko Widodo dan jajaran kementerian terkait dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Mengingat begitu signifikan, vital dan strategisnya jasa transportasi berbasis rel.
Gobel menyakini, hal itu sangat mungkin dilakukan. Terlebih, program kerja Presiden Joko Widodo selama ini yang menugaskan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pembangunan infrastruktur transportasi berbasis rel yang masif.
“Namun demikian, PT Kereta Api Indonesia (KAI) sendiri harus bisa menjalankan bisnis dengan konsep menunjang efisiensi dan peningkatan ekonomi. Serta pembangunan negara maupun pertumbuhan ekonomi yang tinggi,” imbuh Gobel saat kunjungan kerja ke Kantor Pusat PT KAI, di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (19/9/2020).
Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) ini mengimbau PT KAI harus terus berkomitmen menjadi ladang lapangan kerja yang produktif bagi sumber daya manusia Indonesia. Yakni, dengan membuka peluang bisnis kemitraan bagi ekonomi skala kecil dan menengah dalam sektor jasa dan barang tertentu.
Baca Juga: DPR : Alsintan Jadi Terobosan Kementan Tingkatkan Nilai Tambah Petani
Tak hanya itu, Gobel juga meminta PT KAI mengedepankan kebijakan perbaikan dan perubahan wajah perkeretapian nasional dalam lima tahun ke depan menjadi lebih modern. Mengingat, sejarah transportasi berbasis rel ini sudah hadir di wilayah Indonesia sejak zaman Kolonial Hindia Belanda.
"PT KAI harus mengembangkan transportasi massal, meremajakan dan menghidupkan kembali jaringan kereta di sejumlah wilayah secara terintegrasi, berimbang, aman, nyaman, merata, dan efisien," tegas Politisi Partai NasDem ini.
Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo mengapresiasi DPR RI yang mendukung pencairan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) serta menjadikan transportasi berbasis rel sebagai prioritas. Tujuannya, demi menjadikan Indonesia menjadi negara kompetitif dalam lingkup perkembangan ekonomi global.
