Jalankan Fungsi Pengawasan, BKSAP Tingkatkan Kerja Sama dengan OECD

Suara.com - Setelah dua dekade pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kondisi stabil dan berkesinambungan, pandemi global telah menciptakan turbulensi ekonomi. Perfect storm, demikian istilah yang digunakan The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk menggambarkan goncangan yang diakibatkan Covid-19 dalam Survei Ekonomi Indonesia 2021.

Meskipun mengalami kontraksi GDP dan pelemahan di berbagai sektor, OECD memandang intervensi yang dilakukan pemerintah saat ini berada di jalur yang tepat.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Sihar Pangihutan Hamonangan Sitorus Pane mengungkapkan hal tersebut dalam Virtual Exchange with the Authors of The 2021 Economic Survey of Indonesia, di Tangerang, Banten, Selasa (23/3/2021).

Sihar mengatakan, hasil survey OECD ini menjadi refleksi apakah kebijakan yang dihasilkan pemerintah saat ini telah membawa hasil sesuai diharapkan.

Baca Juga: Parlemen Modern, DPR Komitmen Implementasikan Keterbukaan Informasi

“Kami tentunya mengapresiasi OECD. Temuan-temuan yang dihasilkan sejalan dengan yang kami bahas dengan mitra-mitra kerja di Komisi XI. Kami akan terus melakukan pengawasan atas implementasi kebijakan makroprudensial akomodatif Bank Indonesia, serta mendorong penguatan koordinasi antara BI dengan Pemerintah, KSSK, perbankan dan dunia usaha. Dalam hal kebijakan fiskal, rekomendasi untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak yang lebih besar akan menjadi bahan masukan kami di Komisi XI,” jelas Sihar.

Virtual Exchange with the Authors of The 2021 Economic Survey of Indonesia merupakan kerja sama antara BKSAP DPR RI dengan OECD Paris. Hadir memberikan paparan, di antaranya Mr. Andrea Goldstein, Head of Indonesia Desk, OECD Economics Department, Mr. Robert Grundke, Indonesia Desk Economist dan Mrs. Carol Guthier OECD Head of Public Affairs and Media.

Indonesia merupakan key partner OECD sejak 2007. OECD telah bekerjasama dalam berbagai forum dengan DPR RI melalui OECD Global Parliamentary Network yang dibentuk OECD sekitar satu dekade lalu. Pandemi tidak menghalangi untuk terus meningkatkan kerjasama dan melanjutkan agenda-agenda ke depan.

“DPR RI melalui BKSAP telah sangat aktif dalam mengirimkan delegasi-delegasi ke berbagai agenda reguler OECD setiap tahunnya. Salah satunya melalui OECD Global Parliamentary Network. Ke depannya kami ingin lebih meningkatkan intensitas kerja sama dengan OECD terutama untuk mengawal rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan agar dapat diimplementasikan di dalam negeri,” tambah politisi PDI-Perjuangan ini.

Dalam sesi diskusi setelah paparan OECD Paris, Anggota BKSAP menghujani narasumber dengan berbagai pertanyaan mengenai rekomendasi OECD. Beberapa Anggota BKSAP DPR RI menanyakan juga mengenai isu-isu terkini dan dinamika geopolitik yang mempengaruhi intervensi kebijakan ekonomi secara makro dan perdagangan internasional sejalan dengan mandat BKSAP sebagai penjuru diplomasi parlemen.

Baca Juga: Dukung Program ETLE Nasional, Komisi V DPR Minta Kemenhub Lakukan Ini