Inventarisir Aset Negara, Azis Syamsuddin: Jangan Berhenti di TMII
Dasar pengelolaan TMII selama ini berlandasakan Keputusan Presiden (Kepres) nomor 51 tahun 1977.
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI, M. Azis Syamsuddin memberikan suport atas Kebijakan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mengambilalih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayasan Harapan Kita. Ini merupakan langkah strategis yang diharapkan berdampak positif dalam pengelolaan aset negara.
"Pengambilalihan ini lantaran ada rekomendasi dari BPK. Artinya, sudah ada catatan. Ada petunjuk, agar dilakukan optimalisasi aset. Ini juga utuk kepentingan yang lebih besar, terutama dalam sisi pengelolaan aset negara," terang Azis, Kamis (8/4/2021).
Ditegaskan Azis, dasar pengelolaan TMII selama ini berlandasakan Keputusan Presiden (Kepres) nomor 51 tahun 1977 yang memberikan pengelolaan TMI kepada Yayasan Harapan Kita.
"Saya sendiri dan mungkin rekan-rekan yang ada di DPR tidak mengetahui, berapa sebenarnya hasil yang didapat dari pengelolaan TMII. Kalau pun memang bias, dan berpotensi menimbulkan kerugian negara, ya wajar jika Pemerintah mengambilalih. Terlebih itu adalah aset negara," tandas Azis.
Baca Juga: Ada Anggota DPR Dapat Subsidi Listrik untuk Orang Miskin
Secara tegas, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini pun meminta Mesesneg, khususnya pemerintah atau lembaga terkait tidak berhenti dalam mengevaluasi, aset-aset lain yang tidak optimal.
"Ya inventarisir saja. Satu persatu. Cermati dengan seksama, yang mubazir, yang tidak optimal ambilalih. Selagi ini berdampak positif bagi negara dan kesejahteraan masyarakat, DPR akan mendukung penuh," imbuh pria Kelahiran Jakarta, 31 Juli 1970 ini.
Beberapa aset yang menurut Azis harus dicermati manfaat dan hasil yang didapat, yakni pengelolaan kompleks Kemayoran dan Gelora Bung Karno.
"Menteri Keuangan, beberapa waktu lalu pernah mengulas hal ini. Ada beberapa kendala terkait statusnya dan kompleksnya permasalahan. Kami berharap ini dapat diurai. Sehingga ada manfaat yang lebih besar jika ini ditarik dan dikelola oleh negara," ungkapnya.
Baca Juga: DPR Minta Kemenag Perjelas Keputusan Arab Saudi Soal Izin Umrah
