30 Juta UMKM Bangkrut, Azis Syamsuddin Minta Pemerintah Lakukan Evaluasi

Fabiola Febrinastri
30 Juta UMKM Bangkrut, Azis Syamsuddin Minta Pemerintah Lakukan Evaluasi
Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin. (Dok. DPR)

Azis meminta pemerintah melanjutkan program bantuan kepada masyarakat.

Suara.com - Akumindo menyatakan, sebanyak 30 juta usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) mengalami kebangkrutan akibat pandemi Covid-19. Atas kondisi ini, DPR mendorong Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) untuk melakukan pendataan kembali UMKM yang sudah benar-benar mengalami kebangkrutan.

"Jika di ambang kebangkrutan dan yang masih mengalami penurunan operasional akibat pandemi, untuk selanjutnya dilakukan pembinaan dan diberikan bantuan maupun insentif agar UMKM tersebut dapat bertahan dan berkembang kembali," jelas Azis Syamsuddin dalam keterangannya, Jumat (9/4/2021).

DPR juga meminta Kemenkop UKM untuk mengevaluasi penyaluran insentif terhadap UMKM yang telah dilakukan sejak tahun 2020, guna memastikan insentif tersebut tepat sasaran dan tepat manfaat, sehingga dapat mendorong operasional UMKM.

"DPR juga berharap, pemerintah merealisasikan rencana kenaikan rasio kredit UMKM perbankan di atas 30 persen agar dapat membantu UMKM yang membutuhkan modal untuk kembali menggenjot operasional usahanya," terang Azis.

Baca Juga: Meninggal Dunia Kena Covid-19 saat Masih Menjabat, DPR Kini PAW Ali Taher

Diharapkan pula, pemerintah mempermudah UMKM dalam menyediakan akses permodalan dari perbankan maupun lembaga keuangan lainnya.

"Artinya perlu dilakukan kampanye, mengajak masyarakat untuk melakukan belanja dan membeli produk dalam negeri, khususnya produk UMKM," terangnya.

Terakhir, Azis meminta pemerintah melanjutkan program bantuan kepada masyarakat berupa bantuan langsung tunai (BLT) untuk menstimulus masyarakat melakukan belanja produk UMKM.

"Tentu saja kami mendorong kementerian dan lembaga untuk melakukan belanja barang dengan mengutamakan produk UMKM, sehingga UMKM dapat terus beroperasi," tutup Azis.

Baca Juga: DPR juga Setujui Usulan Jokowi Bentuk Kementerian Investasi


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI