APBN Bisa Hemat Rp225 T, Ada 17 Produk Seharusnya Dibuat di Dalam Negeri
DPR menginginkan KPK tidak hanya getol melakukan penindakan.
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI, M. Azis Syamsuddin meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk aktif mengawasi penyerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di industri nasional.
Pasalnya, APBN memiliki potensi penghematan hingga Rp225 triliun, jika industri nasional mampu mengoptimalkan produk dalam negeri dalam pengadaan barang modal.
DPR menginginkan KPK tidak hanya getol melakukan penindakan, melainkan juga aktif terjun langsung melakukan pencegahan. Penting bagi KPK kiranya untuk melakukan pengawasan aktif pada sektor ini.
"Pemerintah melalui Menko Maritim sudah menjelaskan, ada 17 item atau produk yang ternyata bisa kita buat di dalam negeri. Itu nilai 17 miliar dolar AS dan itu sama dengan Rp225 triliun, ini angka yg sangat besar,” jelas Azis, Rabu (14/4/2021).
Baca Juga: Pimpinan DPR Klaim BPOM Persilakan Uji Klinis Tahap II Vaksin Nusantara
Angka tersebut, sambung Azis, berasal dari penyisiran terhadap belanja pemerintah untuk modal dan barang dalam setahun yang sebesar Rp1.300 triliun. Dari sejumlah pengadaan untuk barang modal dan barang itu, masih banyak yang berasal dari luar negeri atau impor.
"Seperti yang saya sampaikan pada saat berkunjung di PT Pindad, sebenarnya banyak komponen barang modal yang bisa diproduksi dari dalam negeri. Penekanan ini pun saya sampaikan, agar Kementerian BUMN benar-benar melihat potensi ini," jelas Azis.
Dari rincian yang disampaikan pemerintah, sambung Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini, terdapat belanja modal dan barang sebesar Rp1.300 triliun berupa 45 barang (item) besar bernilai 34 miliar dolar AS, yang sebagian besar dari impor.
"Setelah dilakukan penyisiran, terdapat 17 barang yang ternyata bisa dibuat di dalam negeri dan memiliki nilai sebesar 17 miliar dolar AS, atau setara dengan Rp225 triliun. Ini potensi yang luar biasa. Sudah seharusnya ditindaklanjuti," papar Azis.
Menurut hemat Azis, jika ini dibuat di dalam negeri, diinvestasikan di dalam negeri akan menciptakan banyak lapangan kerja, menambah pajak, dan ini proyek yang saya singgung bersama-sama dengan KPK.
Baca Juga: Tanpa Izin BPOM, Anggota DPR Nekat Jadi Relawan Uji Klinis Vaksin Nusantara
"Maka pada posisi ini, saya berharap lembaga anti rasuah, khususnya KPK dapat melakukan pencegahan tindak pidana korupsi pada pengerjaan mega proyek infrastruktur lainnya, seperti kereta api cepat Bandung-Jakarta ataupun penerapan National Single Window di delapan pelabuhan," ungkap Azis.
