DPR: Pemda Mesti Waspadai Klaster Baru Objek Wisata

Fabiola Febrinastri | Restu Fadilah

Rabu, 12 Mei 2021 | 22:10 WIB

Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus. (Dok: DPR RI)

Perlu konsistensi dan ketegasan terkait pelarangan dibukanya tempat wisata selama libur Lebaran

Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus menyatakan, perlu konsistensi dan ketegasan terkait pelarangan dibukanya tempat wisata selama libur Lebaran. Untuk itu dia mendorong pemerintah pusat mengeluarkan surat edaran terkait pelarangan pembukaan tempat wisata.

Menurutnya, penutupan tempat wisata berguna untuk meminimalisir adanya kerumunan, sehingga potensi klaster baru bisa diperkecil demi mencegah meningkatnya kasus positif Covid-19 seperti di India.

"Makanya perlu surat edaran atau instruksi dari Mendagri Tito Karnavian kepada seluruh kabupaten kota dan provinsi, yang meminta kepada kepala daerah untuk menutup tempat wisata," ucap Guspardi dalam siaran persnya yang diterima pada Rabu, (12/5/2021).

Dia juga menyampaikan, pemerintah daerah harus memahami potensi kerumunan yang ditimbulkan di tempat wisata saat lebaran. Pemda sebaiknyanya menutup tempat wisata saat momen liburan Idul Fitri meskipun tanpa instruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Artinya ada surat menteri atau tidak tapi (kalau) tidak diindahkan percuma juga, yang paling penting kita punya kesamaan visi misi dalam cegah pandemi Covid-19,” tegas Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Dikatakannya, khusus untuk daerah zona hijau dan kuning jika pemda setempat membolehkan lokasi wisata dibuka, namun tetap harus membatasi jam operasional dan jumlah pengunjung.

"Pemberlakuan prokes secara ketat harus tetap di tegakkan dan dilarang keras melakukan kerumanan. Pemda juga harus melibatkan aparat keamanan untuk mengawasinya," ujarnya.

Guspardi mengingatkan, mencegah jauh lebih baik dari pada lepas kendali dan terjadi tsunami Covid-19 seperti India. Apalagi sudah ditemukan varian baru mutasi Covid-19 yang lebih ganas penyebarannya.

"Kita harus sungguh-sungguh waspada. Karena masalah kesehatan dan keselamatan nyawa masyarakat lebih utama penanganannya dari pada aspek-aspek lain," pungkasnya.