Puan Maharani Harap Pemerintah Terbuka soal Penanganan Covid-19
Kesehatan dan keselamatan harus selalu menjadi prioritas utama.
Suara.com - Ketua DPR RI, Dr. (H.C) Puan Maharani mengingatkan semua pihak, termasuk setiap level pemerintah untuk terbuka mengenai status Covid-19 di daerah masing-masing. Bagi Puan, keterbukaan ini akan bermanfaat untuk menentukan langkah pengendalian Covid-19. Hal ini menjadi penting karena pengendalian dan penanganan Covid-19 yang dilakukan bersama.
“Jangan nutup-nutupi status Covid-19 di wilayahnya. Kalau (zona) merah ya bilang merah, jangan seolah-olah sehat, justru itu yang harus kita atasi, karena implikasinya akan membahayakan seluruh warga” jelas Puan, dalam siaran persnya kepada Parlementaria, Jumat (28/5/2021).
Pada kesempatan yang sama, Politisi PDI-Perjuangan itu meminta pemerintah daerah untuk segera menentukan langkah penanganan sekaligus berkoordinasi dengan pihak terkait jika wilayahnya masuk dalam zona merah Covid-19. Ia juga mengimbau pemda, agar lebih berhati-hati menerapkan kebijakan peningkatan perekonomian.
Penerapan kebijakan ekonomi perlu jadi perhatian supaya tidak menciptakan potensi besar penularan Covid-19. Oleh karena itu, Puan menegaskan, kesehatan dan keselamatan harus selalu menjadi prioritas utama.
Baca Juga: DPR: Purna Bakti PNS Bukti Loyalitas Pengabdian Tertinggi
“Ekonomi penting, tapi keselamatan warga yang utama. Jadi harus sabar,” ungkap legislator dapil Jawa Tengah V itu.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) periode 2014-2019 itu menyatakan akan tetap mendorong pemerintah pusat untuk mempercepat vaksinasi hingga tercapai kekebalan komunal (herd imunity). Semua usaha pengendalian Covid-19, menurutnya, akan lebih efektif jika mendapat dukungan masyarakat.
Oleh karena itu, Puan minta masyarakat untuk saling mengingatkan pentingnya disiplin menjalankan protokol kesehatan walaupun sudah divaksinasi.
“Saya minta kepala daerah sinergi dengan pemerintah pusat. Tidak mungkin kita jalan sendiri-sendiri,” tutupnya.
Baca Juga: DPR Dorong Penguatan Peran Pusat Kesejahteraan Kemensos
