Kasus Covid-19 Meningkat, Legislator Imbau Masyarakat Disiplin Prokes
Pemerintah diminta melakukan pendekatan dengan kearifan lokal orang Madura.
Suara.com - Anggota DPR RI, Syafiuddin Asmoro ikut prihatin dengan melonjaknya kasus Covid-19 yang terjadi di berbagai daerah, khususnya di Kabupaten Bangkalan, Madura saat ini. Ia mengimbau masyarakat tetap disiplin protokol kesehatan guna menekan laju penyebaran.
“Ayo kita hadapi bersama dengan terus menjaga pola hidup sehat dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, semoga musibah Covid-19 ini dapat segera kita atasi dengan baik," ujar Syafiuddin dalam keterangan persnya pada Jumat (18/6/2021).
Dia meminta kepada pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota untuk tetap serius dan sungguh-sungguh dalam melakukan pencegahan, pengobatan dan penanganan penyebaran kasus Covid-19. Penanganan yang tepat dan efektif dapat menghentikan kasus penyebaran Covid - 19 tanpa menimbulkan persoalan baru.
Anggota Komisi V DPR RI itu meminta setiap pengambilan kebijakan dalam penanganan Covid-19 harus dilakukan secara cepat, transparan dan bijaksana, yaitu dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak yang kompeten.
Baca Juga: Anggota Dewan Keliling Bangkalan Madura Ajak Warga Disiplin Prokes Covid-19
“Sebagai langkah pencegahan dan pemutusan penyebaran Covid-19, saya mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berupa penyekatan di Jembatan Suramadu,” ucap Syafiuddin.
Kendati demikian, lanjut legislator dapil Jawa Timur XI itu, kebijakan tersebut harus dilakukan secara adil dan menggunakan alat swab lebih aman bagi kesehatan masyarakat. Hal ini untuk menjamin keamanan dan kenyamanan bersama.
Tidak hanya peralatan memadai, dia juga meminta pihak terkait untuk melakukan pendekatan dengan kemanusiaan dan kearifan lokal orang Madura. Hal itu termasuk menyesuaikan kondisi psikologis masyarakat saat ini karena mengalami kesulitan secara ekonomi akibat pandemi.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyarankan, agar penanganan Covid-19 diambil alih secara langsung pemerintah provinsi (pemprov) atau berada dalam koordinasi pemprov. Ia mencontohkan, tindakan tersebut seperti penyekatan di area Jembatan Suramadu, baik dari sisi Madura maupun Surabaya.
Tak hanya dapat menghindarkan ego sektoral antar kabupaten dan kota, tindakan ini harus dilakukan karena munculnya lonjakan kasus Covid-19 dengan varian baru.
Baca Juga: Wakil Ketua DPR Minta Asrama Haji Pondok Gede Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19
"Selain itu, saya juga meminta agar tracing terhadap pihak-pihak yang diduga pernah berinteraksi dengan korban Covid-19. Segera lakukan tindakan ini secara maksimal dan terukur,” ujar Syafiuddin.