Puan Maharani Dorong Daerah Maksimalkan Anggaran Penanganan Covid-19
Realokasi dan refocusing anggaran harus dilakukan segera.
Suara.com - Ketua DPR RI, Dr. (H.C) Puan Maharani menyoroti angka serapan anggaran penanganan Covid-19 di daerah yang rendah, di tengah lonjakan kasus yang belum berhenti sampai saat ini. Puan mendesak pemerintah memaksimalkan penyerapan anggaran.
“Di situasi darurat seperti sekarang, pemerintah pusat harus mendorong daerah untuk memaksimalkan penyerapan anggaran penanganan Covid-19,” tegas Puan, dalam keterangan persnya, Rabu (14/7/2021).
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, total dana untuk penanganan Covid-19 di daerah senilai Rp50,1 triliun dan baru terserap 22,93 persen hingga akhir Mei 2021.
Karenanya, menurut politisi PDI-Perjuangan itu, realokasi dan refocusing anggaran harus dilakukan segera untuk menggambarkan situasi kedaruratan yang kini terjadi terkait pandemi Covid-19 di Indonesia. Meski begitu, Puan meminta pelaksanaan realokasi dan refocusing anggaran tetap dilakukan secara ketat.
Baca Juga: DPR Sebut Evaluasi PPKM Darurat Dibutuhkan Sebelum Putuskan Perpanjang Lagi 6 Minggu
Pemerintah pusat pun diminta memberikan bantuan teknis untuk pelaksanaannya, mulai dari realokasi, refocusing, hingga penyerapan anggaran tersebut di daerah.
“Jangan hanya prosedural tapi harus benar-benar penyerapan anggaran untuk program-program penanganan Covid-19 yang substansial,” tegas Puan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Selasa (13/7/2021), mengakui penyerapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terkait penanganan Covid-19 masih rendah. Hingga akhir Juni 2021, sebut Sri Mulyani, realisasi anggaran PEN baru mencapai Rp252,3 triliun atau 36,1 persen dari pagu.
Pos kesehatan ia sebut baru terserap Rp47,71 triliun dari total pagu Rp193,93 triliun. Pada Selasa (13/7/2021), Indonesia masih mencatatkan tambahan 47.899 kasus baru Covid-19. Hingga Minggu (11/7/2021), ada 129 daerah yang masih masuk kategori zona merah, melonjak dari 96 daerah pada data hingga 4 Juli 2021.
Baca Juga: Setuju PPKM Darurat Diperpanjang, Anggota DPR PDIP: Mohon Bansos Tepat Sasaran
