alexametrics

Ketua DPR Minta Komunikasi Publik tentang PPKM Darurat Dijalankan secara Serius

Fabiola Febrinastri
Ketua DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani. (Dok: DPR)
Ketua DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani. (Dok: DPR)

Komunikasi publik pemerintah merupakan salah satu kunci penting dalam pelaksanaan PPKM Darurat.

Suara.com - Ketua DPR RI, Dr. (H.C) Puan Maharani meminta pemerintah serius memperbaiki komunikasi publiknya kepada masyarakat selama penanggulangan pandemi Covid-19, terutama tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Teguran presiden kepada jajarannya tentang perbaikan komunikasi publik pun diminta benar-benar dijalankan dan jadi kenyataan.

“Perbaiki komunikasi publik, termasuk kejelasan siapa yang pegang komando komunikasi ini, terutama terkait dengan keputusan pemerintah,” ujar Puan, dalam keterangan persnya, Minggu (18/7/2021). Isi pesan dan cara penyampaiannya pun harus jelas, tepat, dan tidak punya celah distorsi sekecil apa pun.

Semua upaya untuk sosialisasi, edukasi, dan persuasi, lanjut Puan, harus terus dan makin diintensifkan.

“Terutama untuk menyampaikan program pemerintah ke depan, mulai dari bagaimana turunan program hingga pelaksanaannya, serta manfaatnya yang jelas bagi publik,” kata mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) ini.

Baca Juga: DPR Setuju Penyertaan Modal Negara, Pembiayaan Rumah Masyarakat Bakal Makin Masif

Puan menyayangkan selama beberapa waktu ini ruang publik belakangan ini justru diramaikan oleh polemik yang kontraproduktif bagi penanggulangan pandemi Covid-19. Terlebih lagi, sejumlah polemik malah dipicu oleh pernyataan pejabat negara.

“Harusnya ruang publik kita lebih banyak diisi oleh informasi-informasi yang bermanfaat buat masyarakat yang sedang isoman, yang sedang mencari tempat perawatan, obat-obatan, dan oksigen. Bukan justru diisi riuh yang bikin keruh,” ujar Puan.

Padahal, tegas politisi PDI-Perjuangan itu, komunikasi publik pemerintah merupakan salah satu kunci penting dalam pelaksanaan PPKM Darurat dan penentuan hasil kebijakan itu.

“Jangan malah mengeluarkan pernyataan yang membuat bingung rakyat dan memperkeruh situasi,” kata Puan.

Puan meminta pemerintah melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam mensosialisasikan program penanganan pandemi. Tak cukup di tingkat nasional, pelibatan tokoh masyarakat dan pemuka agama ini juga harus sampai di lingkup masyarakat terkecil, di daerah, di akar rumput, dan perkampungan-perkampungan.

Baca Juga: Yessy Melania, Sosok Mawar DPR Musikal di Senayan

“Kepastian dan kepercayaan kepada otoritas adalah dua hal yang sekarang semakin penting dan sangat dibutuhkan rakyat. Tumbuhkan dukungan rakyat dengan menjadi otoritas yang bisa dipercaya. Kalau rakyat percaya, program pemerintah akan otomatis diikuti,” kata Puan.


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI