facebook

Puan Maharani: Prokes Tetap Nomor Satu, Syarat Sertifikat Vaksin Nomor Dua

Fabiola Febrinastri
Ketua DPR RI, Dr. (H. C) Puan Maharani. (Dok: DPR)
Ketua DPR RI, Dr. (H. C) Puan Maharani. (Dok: DPR)

Puan meminta pemerintah untuk terus menggenjot pelaksanaan dan pemerataan vaksinasi.

Suara.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani mendorong pemerintah untuk terus memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa penerapan protokol kesehatan (prokes) adalah tetap yang utama. Hal ini penting, agar tidak terjadi pemahaman keliru di masyarakat terkait pemberlakuan syarat sertifikat vaksin untuk mengakses tempat-tempat umum.

“Harus terus dijelaskan kepada masyarakat bahwa prokes itu tetap nomor satu, syarat sertifikat vaksin nomor dua,” tegas Puan di Jakarta, Kamis (12/8/2021).

Mantan Menko PMK ini mengatakan, penjelasan tersebut juga harus disertai pengawasan para petugas di lapangan, misalnya dalam mengawasi mobilitas para pengunjung mal yang mulai dibuka terbatas di beberapa kota.

“Meski pengunjung mal sudah punya sertifikat, kalau ada kerumuman atau antrean jarak dekat, jangan dibiarkan,” kata Puan.

Baca Juga: Soal Wacana Rumah Dinas DPR di Kalibata Bakal Diambil Alih, Begini Kata Ketua BURT

Perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR ini mengatakan, pemahaman masyarakat yang benar terkait prokes dan sertifikat vaksin ini penting, agar tidak memicu kembalinya gelombang penularan Covid-19.

“Betul bahwa vaksin terbukti efektif menurunkan angka kasus berat dan kematian akibat Covid-19, tapi bukan berarti yang sudah divaksin terbebas dari infeksi sama sekali,” kata Puan.

Berdasarkan sejumlah riset, Puan mengingatkan, orang yang sudah divaksin tanpa melakukan prokes, belum benar-benar terbebas dari infeksi Covid-19.

“Masyarakat yang punya sertifikat vaksin, jangan menganggap bisa bebas beraktivitas ke mana saja dan mengabaikan prokes,” tegas Puan lagi.

Lebih jauh Puan meminta pemerintah untuk terus menggenjot pelaksanaan dan pemerataan vaksinasi sampai ke daerah-daerah sesuai target yang ditentukan.

Baca Juga: Warga Jakarta Barat Dapat Beras Tak Layak, Begini Respon Wakil Ketua DPR

Di samping itu, Puan juga mengajak masyarakat, terlebih yang tinggal di wilayah PPKM Level 4, agar tetap membatasi mobilitasnya karena laju penularan belum benar-benar landai.


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI