Terima Dubes Denmark, DPR Sampaikan Komitmen Indonesia Dukung Transisi EBT
Denmark menjadi salah satu negara terdepan menggunakan EBT.
Suara.com - Komisi VII DPR RI berkomitmen kuat untuk mendukung energi berkelanjutan di Indonesia dalam memenuhi kebutuhan energi nasional. Hal ini sejalan dengan komitmen global, Paris Agreement dan Komitmen Nasional, yakni bauran energi 23 persen di tahun 2025 dan setidaknya sebesar 31 persen di tahun 2050.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, usai menerima Duta Besar Denmark untuk RI Lars Bo Larsen di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/9/2021).
Turut hadir Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto dan anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esty. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas pembangunan berkelanjutan serta isu climate change dan energi baru terbarukan (EBT).
Eddy mengatakan, Denmark menjadi salah satu negara terdepan menggunakan EBT. Targetnya di 2030, penggunaan EBT atau carbon free di Denmark bisa mencapai 100 persen.
Baca Juga: Petisi Boikot Tembus Ratusan Ribu, Anggota DPR Minta KPI Hentikan Tayangan Saipul Jamil
"Artinya, 8 tahun dari sekarang Denmark bebas dari energi fosil. Ini kemajuan yang luar biasa," katanya.
Terkait hal ini, kerja sama antara Indonesia dan Denmark dapat menjadi langkah nyata dalam meningkatkan perkembangan energi terbarukan di dalam negeri. Menurut Eddy, Indonesia bisa belajar dari Denmark yang sukses melakukan peralihan dari batubara dan bahan bakar fosil lainnya ke renewable energy.
Selain itu, Komisi VII DPR RI juga mendorong pemerintah untuk membuka peluang kerjasama EBT Indonesia-Denmark.
"Harapan kami banyak investasi yang masuk dan bisa meningkatkan target bauran energi nasional. Sebab, ada banyak sekali investor Denmark di sektor EBT ingin masuk ke Indonesia," jelas Eddy.
"Kehadiran investor juga akan membuka kran untuk lebih banyak masuk ke lembaga-lembaga keuangan yang khusus membiayai proyek-proyek EBT dan itu penting. EBT merupakan proyek jangka panjang yang membutuhkan komitmen jangka panjang juga," imbuh politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) ini.
Baca Juga: Sekjen DPR: Ketua DPR akan Bahas Keadilan Akses Vaksin Bersama Ketua Parlemen Dunia
Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI, Dyah Roro Esty menekankan saat ini Indonesia sedang dalam transisi menuju EBT. Untuk akselerasi bauran energi, dia mendorong pembahasan RUU Energi Baru Terbarukan supaya ada kepastian hukum bagi investor untuk mengembangkan EBT di dalam negeri.
"Yang dibutuhkan adalah kepastian hukum, sehingga investor memandang Indonesia sebagai negara yang investor friendly, khususnya di bidang EBT," ujar politisi dari F-Golkar ini.
Dyah Roro menambahkan, saat ini setiap daerah sedang menyusun pedoman pengembangan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) untuk jangka panjang dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan potensi energi daerah hingga 2050 . Penyusunannya mengacu pada rencana Umum Energi Nasional dan kebijakan energi nasional dengan memperhatikan lingkungan hidup dan penurunan emisi karbon.
"Maka kami berharap potensi EBT yang ada di masing-masing daerah bisa membuka peluang investasi. Sebab, setiap provinsi memiliki potensinya masing-masing. Sementara yanh bisa kita lakukan di tingkat pusat adalah betul-betul serius mendorong transisi energi melalui kebijakan yang saat ini kita garap,” jelasnya.
Dyah Roro mengingatkan, transisi energi tidak lepas dari peran pemerintah daerah. Ia berharap, pemerintah dapatt membangun public awareness atau kesadaran masyarakat terhadap kebijakan bauran energi nasional.
"Pendekatan renewable energy harus dilakukan dengan pendekatan sosial dan saya berharap ada proses pemberdayaan masyarakat lokal. Sehingga generasi yang akan datang bisa menikmati masa depan yang lebih baik dari generasi sekarang," tandasnya.
