Banggar DPR: Pemerintah Perlu Berikan Perhatian Kesejahteraan Pendidik Sekolah Swasta
Belanja pemerintah pusat dalam APBN tahun 2022 disepakati sebesar Rp1.944 triliun.
Suara.com - Panitia Kerja (Panja) Belanja Pemerintah Pusat meminta pemerintah untuk memberikan perhatian kepada kesejahteraan pendidik terutama di sekolah swasta. Selain itu, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI juga meminta pemerintah untuk juga memberikan perhatian pada pendidikan non formal agar dapat memfasilitasi pelajar yang putus sekolah. Fasilitasi pelajar yang putus sekolah ini dalam rangka untuk mencegah terjadinya lost generation.
“Panja meminta agar pemerintah dapat menyempurnakan basis data pemberian bantuan di bidang pendidikan, baik berupa PIP dan bantuan kuota internet, agar lebih tepat sasaran dan tepat guna,” kata anggota Banggar DPR RI, Fauzi Amro saat membacakan laporan Panja Belanja Pemerintah Pusat dalam rangka pembicaraan Tingkat I RUU APBN Tahun Anggaran (TA) 2022 beserta Nota Keuangannya, pada Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan pemerintah dan Gubernur Bank Indonesia, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/9/2021).
Banggar DPR, lanjut Fauzi, juga meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap guru non-PNS, antara lain dengan menambah jumlah kuota tunjangan profesi guru di sekolah, baik SD, SMP, SMA, SMK swasta serta MI, MTs, dan MA swasta.
“Panja juga meminta pemerintah agar berikan perhatian yang lebih intensif terhadap anggaran pendidikan yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan mengurangi pengangguran,” tutur Anggota Fraksi NasDem DPR RI ini.
Baca Juga: Anggota DPR RI Dukung Wisata Bali Dibuka Kembali Secara Perlahan
Adapun belanja pemerintah pusat dalam APBN tahun 2022 disepakati sebesar Rp1.944 triliun, atau meningkat sebesar Rp6,276 triliun dari usulan pemerintah dalam RAPBN 2022 sebesar Rp1.938 triliun. Diketahui, Panja Belanja Pemerintah Pusat beranggotakan 53 Anggota Banggar DPR RI dan 26 orang perwakilan pemerintah. Panja bertugas untuk membahas belanja pemerintah pusat dalam RUU APBN 2022 beserta Nota Keuangan, dan telah melakukan pembahasan pada tanggal 15 September 2021.
