Capaian Realisasi Belanja Sejumlah Daerah Rendah, Junimart Sindir Komitmen Kepala Daerah

Fabiola Febrinastri

Rabu, 01 Desember 2021 | 14:27 WIB

Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang. (Dok: DPR-

Realisasi belanja provinsi pada tahun 2021 baru sebesar Rp 270,58 triliun atau 69,59 persen.

Suara.com - Menyoroti rendahnya realisasi belanja sejumlah daerah yang sudah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2021 ini, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mempertanyakan komitmen para Kepala Daerah dalam pemulihan ekonomi nasional serta pembangunan di daerah masing-masing.

"Hari ini 1 Desember, artinya tahun 2021 sudah tinggal hitungan hari lagi. Sementara capaian dalam realisasi belanja anggaran masih terbilang rendah dengan catatan sejumlah daerah realisasinya masih kurang dari 70 persen," ujar Junimart Girsang kepada wartawan, Rabu (1/12/2021).

Hal itu diungkapkan Junimart berdasarkan data dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) per 25 November 2021, tren 3 bulan terakhir, yakni dari September, Oktober, dan November, total belanja daerah secara nasional sebesar Rp 814,54 triliun atau 64,52 persen.

Realisasi belanja provinsi pada tahun 2021 baru sebesar Rp 270,58 triliun atau 69,59 persen. Sedangkan belanja kabupaten pada tahun 2021 sebesar Rp 444,02 triliun atau 62,58 persen, sementara untuk realisasi belanja kota pada tahun 2021 baru mencapai Rp 99,94 triliun atau 60,89 persen.

"Artinya dengan capaian itu, para kepala daerah yang realisasi belanjanya rendah maka komitmen mereka perlu dipertanyakan kembali dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional dan pembangunan di daerahnya masing-masing," lanjutnya.

Menurut Politisi PDI-Perjuangan itu, saat ini terdapat sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang menjadi tugas dari Pemda untuk mendukung program pemulihan ekonomi. Diantaranya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah tidak dilakukan serius.

"Sesungguhnya di tengah pandemi Covid-19 ini, tantangannya adalah kreativitas. Dengan kondisi rendahnya realisasi belanja ini, tentu kreativitas dari Kepala Daerah dan Pemda masih sangat minim. Sementara masing-masing Pemda punya PR sendiri-sendiri, bagaimana mereka mau meningkatkan PADnya," pungkasnya.

Selain itu, dalam tema pembangunan, Junimart menyoroti masih banyaknya insfratruktur di lingkungan pemda, misalnya jalan hingga pusat layanan kesehatan (puskesmas) serta bangunan sekolah dan sebagainya, yang terbilang tidak memadai. Hal ini seharusnya dapat menjadi bagian dalam program prioritas bagi para kepala daerah dalam memaksimalkan belanja daerah.

"Untuk pembangunan saja, hampir seluruh pemda memiliki masalah dengan infrastruktur yang tidak memadai, mulai dari jalan, puskesmas. Ditambah lagi masalah terbaru kemarin terkait para guru non aparatur sipil yang masih menerima upah tidak layak. Seharusnya anggaran ini bisa di alokasi untuk itu," tandasnya.