Komisi VIII Targetkan Kepastian BPIH Awal April Mendatang

Fabiola Febrinastri
Komisi VIII Targetkan Kepastian BPIH Awal April Mendatang
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily. (Dok: DPR)

Komisi VIII DPR RI berencana akan meninjau langsung ke Arab Saudi.

Suara.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mengungkapkan target atau kepastian penetapan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1443H/2022 M dalam Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 atau lebih tepatnya pada 11 April 2022 mendatang.

"Kami menargetkan bahwa sesuai dengan rapat internal Komisi VIII Panja ini sudah menyepakati BPIH itu pada tanggal 11 April 2022. Sehingga kita harapkan sudah ada kepastian dari penyelenggara ibadah haji,” ungkap Ace, saat memimpin rapat Panja BPIH Komisi VIII DPR dengan Dirjen Perjalanan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (16/3/2022).

BPIH tahun ini juga perlu segera dibahas secara mendetail, karena banyak perubahan yang terjadi, diantaranya terkait pandemi Covid-19 yang membaik dan konflik antara Rusia dan Ukraina yang mempengaruhi harga bahan bakar minyak pesawat.

"Kita coba elaborasi lebih jauh, kalau tidak ada biaya PCR. Apakah juga pada komponen biaya penerbangan ada kenaikan atau tidak. Ini semua akan kita bahas lebih lanjut,” tambah Ace.

Baca Juga: DPR Hasilkan 31 Undang-Undang dalam Kurun Waktu 3 Tahun

Politisi Partai Golkar ini juga mengingatkan Dirjen Perjalanan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama tentang anggaran untuk pembinaan di dalam negeri, terutama memastikan asrama haji yang sebelumnya digunakan untuk tempat isolasi Covid-19 harus dibersihkan kembali. Seperti kasur-kasur yang harus dibersihkan dengan disinfektan dan dipastikan juga bebas dari virus tersebut.

Legislator dapil Jawa Barat II ini mengungkapkan, guna memastikan pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah haji tahun ini, Komisi VIII DPR RI berencana akan meninjau langsung ke Arab Saudi, termasuk mengetahui kuota jemaah haji yang ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia.


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI