Hasan Basri Agus: Kerusuhan Umat Beragama di Lombok Barat Bukan SARA

Fabiola Febrinastri | Iman Firmansyah

Senin, 23 Mei 2022 | 20:17 WIB

Anggota Komisi VIII DPR RI, Hasan Basri Agus. (Dok: DPR)

Hasan Basri berharap ke depan implementasi program moderasi beragama memang bukan hanya sekedar di lingkungan Kemenag saja.

Suara.com - Anggota Komisi VIII DPR RI, Hasan Basri Agus menegaskan persoalan yang terjadi di Lombok Barat bukanlah persoalan SARA, dirinya juga meminta kepada seluruh pihak yang berkepentingan dapat mengendalikan konflik di dalam dengan baik, jika diperlukan peran dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) harus ditingkatkan, mengingat perannya yang luar biasa dalam mengelola konflik disana.

"Dan kita harapkan memang ini tidak meluas dan ternyata memang di lapangan setelah kita cek bukan SARA, tentu sepakat pada semua pihak-pihak yang berkepentingan baik itu FKUBNYA maupun dari pihak keamanan polisi dan masuk Pemerintah Daerah. Cuma memang, kalau memang tidak dikendalikan dengan sebaik mungkin nanti kedepannya akan bisa menjadi hal SARA dan itu yang perlu kita kendalikan kedepan," ujarnya di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Senin (23/5/2022).

Disamping itu juga program Kementerian Agama dengan moderasi agama, menurut politisi Golkar ini, kedepan harus terus dikembangkan, terutama dalam rangka membantu organisasi yang tugasnya di lapangan melakukan koordinasi dan sinkronisasi keumatan, seperti FKUB Forum Komunikasi Umat Beragama.

"Yang tadi disampaikan dana yang dibantu cuma sekitar enam puluh juta satu tahun, dan dari pemerintah provinsi lima puluh juta dari kabupaten lima puluh juta, pusat enam puluh juta. Dan kalau kita lihat dari fungsi yang diperankan oleh Ketua FKUB tadi luar biasa, dan oleh sebab itu menurut hemat kami dalam rangka moderasi umat beragama ini kedepannya FKUB ini diperankan, ditingkatkan, dan termasuk juga menambah dana yang dibantu oleh pemerintah pusat," paparnya.

Hasan Basri berharap ke depan implementasi program moderasi beragama memang bukan hanya sekedar di lingkungan Kemenag saja, namun semua pihak-pihak berkepentingan dari sisi menjaga keumatan ini harus diterangkan sedemikian rupa seperti FKUB, Majelis Ulama, dan sebagainya.

"Itu yang kita harapkan untuk kedepannya. Itu salah satu poin tadi yang kita simpulkan dari Komisi VIII meningkatkan anggaran FKUB termasuk tadi peran atau kajian moderasi agama itu kedepannya itu perlu disebar luaskan dan ditingkatkan. Semua pihak-pihak kepentingan kalau memang dari sisi dana biaya personal itu kita bantu, kemudian juga memang situasi di lapangan yang perlu ditingkatkan kedepannya saya rasa itu yang paling penting utamanya," ujarnya.

Sementara Anggota Komisi VIII DPR RI, Rachmat Hidayat yang merupakan berdaerah pemilihan NTB II mengaku terkejut dengan adanya pemberitaan yang tersebar luas di sosmed bahwa kejadian di Lombok Barat adalah persoalan SARA.

Menurutnya, masyarakat di NTB II tidak ada perkelahian atau kerusuhan antar agama, yang terjadi justru pada tahun 1980 dan itupun terjadi di Sumbawa, hanya itu saja kerusuhan antar etnis dan agama, khususnya yang terjadi antara agama Hindu, Bali dan Islam.

"Ada kecemburuan sosial dan ada pembunuhan kalau disitu dan 2 kali terjadi pada tahun 2013 juga terjadi seperti itu. Tahun 2000 kejadian kerusuhan kepada orang Kristiani nah itu hoax itu terjadi. Kalau ini kejadian di Lombok Barat gak ada SARA. (Murni) gak ada. Jadi orang nih satu etnis, nenek moyang sama cuma agama beda. Hanya salah paham kemarin ketika terjadi takbiran, kan orang Buddha nih punya sapi banyak. Nah, di bara sapi nya itu mereka membunyikan mercon itu sapi nya lari. Itu yang dilarang, nah sehingga terjadi pelemparan dan segala macamnya disamping memang ini ada orang-orang buddha yang iri hati sama si nasib ini romonya itu, gitu loh itukan kecemburuan sosial," paparnya sembari berharap kejadian ini tidak perlu terulang kembali.