Kriteria Persyaratan Penerima PSR Dinilai Mengekslusi Petani Sawit
Sebab, ini hanya berdampak positif terhadap sebagian yang memenuhi persyaratan.
Suara.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Sihar Sitorus menilai, adanya kriteria persyaratan peremajaan sawit rakyat yang harus dipenuhi oleh petani sawit akan mengeksklusi sebagian masyarakat, meskipun tujuannya baik, namun hal itu hanya berdampak bagi sebagian yang memenuhi persyaratan.
"Terkait dengan PSR ini tentunya ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan dana PSR tersebut. Beberapa kriteria itu sendiri sebenarnya baik tujuannya, namun itu akan mengeksklusi sebagian daripada masyarakat," katanya di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat, (18/11/2022).
Kata Sihar, komponen anggaran dalam program BPDPKS ini ada dua, yaitu untuk Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan Bio Diesel. Dengan adanya persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi masyarakat dalam program PSR, seperti harus ada surat keterangan diluar kawasan hutan, surat keterangan bukan di atas lahan gambut, surat keterangan tidak tumpah tindih dengan HGU, hal itu tidak memberikan kesempatan bagi kelompok yang lainnya.
"Apabila itu dipenuhi, tentunya kan yang mempunyai kesempatan untuk mendapatkan dana PSR itukan berartikan mereka yang diluar daripada tiga kriteria tersebut, dan otomatis hanya sebagian yang bisa menerima," imbuhnya.
Sementara komponen anggaran kedua yaitu Bio Diesel ini berkaitan dengan dana pungutan ekspor, yang tentunya berkorelasi dengan kebijakan-kebijakan untuk mendorong ekspor itu sendiri, dengan melihat dan mensinergikan dengan kondisi di lapangan.
"Sehingga ketidakpastian atau kerancuhan karena bagaimanapun juga di lapangan ini banyak pihak yang terlibat, contoh misalnya ketika kita ingin ekspor pertama tentunya ada perjanjian antara eksportir dan importir, kemudian perlu ada kapal pengangkutan, lalu perlu ada antrian di pelabuhan, ini semuanya ada komponen-komponen biaya yang sudah fix yang sudah pasti ketika kontrak jual beli tersebut sudah ditandatangani kedua belah pihak,"
Sehingga, menurut politisi PDI-Perjuangan ini ketika ada kebijakan yang overlapping dengan kondisi di lapangan, maka akan menimbulkan ketidakpastian, sehingga dibutuhkan sinergitas di lapangan dengan kebijakan-kebijakan yang perlu dikomunikasikan lebih dekat, agar data yang digunakan valid, akurat dengan kondisi pasar dan kerancuhan pun bisa ditiadakan.
"Dengan demikian ekspor bisa kita dorong, bisa kita tahan tergantung kebutuhan akan CPO untuk minyak goreng, ini juga akan berakibat pada harga tandan buah segar daripada masyarakat, ini pula yang akan nanti membuat masyarakat mengambil keputusan bagi dirinya apakah saya akan mendaftar sebagai Peserta penerima PSR Peremajaan Sawit Rakyat atau tidak," katanya.
Sihar meminta agar BPDPKS dapat membuat sesuatu yang bisa diprediksi dan diantisipasi, sehingga ada perencanaan yang cukup panjang dan memberikan waktu bagi banyak pihak untuk menyesuaikan dengan adanya perubahan-perubahan, baik perubahan kebijakan, maupun perubahan di lapangan.
Baca Juga: Jenderal Andika Pensiun Desember, DPR Ingatkan Pemerintah Segera Kirim Nama Calon Panglima TNI
"Karena sawit ini juga rentan terhadap harga soybean , terhadap harga minyak dunia, jadi banyak faktor yang bisa mempengaruhi perubahan-perubahan kebijakan di lapangan," tandasnya.
Terkait sosialisasi dana PSR dari BPDPKS kepada Pemerintah Daerah, Sihar meyakini bahwa hal tersebut sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Hanya saja, masyarakat ini menyebar tidak hanya di perkotaan, tapi juga di pelosok-pelosok, sehingga dirinya meminta sosialisasi di tingkat pelosok dapat dimaksimalkan.
"Tapi masih tingkat desa ini masih banyak lagi, dan bahkan mereka mungkin juga sulit dijangkau karena mereka juga sibuk bekerja di lapangan jadi sosialisasi telah dilakukan hanya saja perlu lebih sering mengumpulkan lebih banyak rakyat itu sendiri juga secara langsung supaya abis itu dari mulut ke mulut dia bisa bercerita ke temannya. Jadi intinya mungkin cara dan metode mungkin perlu juga berbagai metode yang dipakai dalam mensosialisasikan program-program dari BPDPKS terkait dengan dana PSR," tutupnya.
