Covid-19 Kembali Merebak di Tiongkok, Pemerintah Diminta Waspada
Dengan mencabut PPKM, pemerintah, menurutnya, mau menaikkan produktivitas dan kreativitas warga.
Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah mewaspadai dan mempelajari secara baik merebaknya kembali Covid-19 di Tiongkok. Menurut Saleh, hal ini penting dilakukan mengingat adanya informasi awal dari Presiden Joko Widodo bahwa (Jokowi) bahwa pada akhir Desember atau awal Januari PPKM di Indonesia akan diakhiri. Di sisi lain, masyarakat menerima kabar bahwa Covid-19 mulai merebak lagi di Tiongkok.
"Dulu, Indonesia kan juga bebas Covid-19. Tetapi, itu ternyata tidak lama. Begitu sampai di Indonesia, perkembangannya dahsyat. Ada banyak yang terpapar dan korban jiwa. Kita boleh saja melakukan pelonggaran. Tetapi, kita tetap harus cari cara agar masyarakat aman. Pandemi Covid-19 yang kita lalui selama lebih dua tahun, jangan terulang lagi," ujar Saleh dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Senin (26/12/2022).
Saleh mengatakan pihaknya bisa memahami rencana pemerintah untuk mencabut PPKM. Hal ini karena, kasus Covid-19 secara umum di dunia internasional telah mereda. Pencabutan PPKM penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional.
"Adalah fakta bahwa banyak negara yang mengalami resesi pascapandemi. Kita perlu menghindari itu dengan mengaktifkan kembali aktivitas warga di sektor publik," tuturnya.
Baca Juga: Puan: Selamat Natal dan Tahun Baru, Mari Melangkah Maju untuk Indonesia
Dengan mencabut PPKM, pemerintah, menurutnya, mau menaikkan produktivitas dan kreativitas warga. "Harapannya, ekonomi tumbuh dan berkembang. Angkatan kerja kita yang sangat tinggi dapat digerakkan untuk kepentingan nasional," ungkap Politisi Fraksi PAN itu.
Dalam konteks itu, Saleh meminta pemerintah melakukan beberapa hal. Pertama, memastikan vaksin booster sudah mencapai target minimal. Menurut dia, hal tersebut penting mengingat masih banyak warga yang hanya divaksin satu kali atau dua kali.
"Dengan booster, tingkat imunitas masyarakat diharapkan menjadi tinggi. Kalaupun mereka beraktivitas dengan pelonggaran prokes, tidak akan membahayakan bagi kesehatan," kata dia.
Kedua, pemerintah diminta untuk tetap menyosialisasikan pola hidup sehat dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari ormas, OKP, organisasi profesi, sekolah, kampus, dan institusi lainnya. Dengan pola hidup sehat, dipastikan masyarakat akan jauh terhindar dari berbagai penyakit.
"Ketiga, pemerintah tetap diharapkan selalu meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian. Karena itu, obat dan alat-alat kesehatan yang memadai harus tetap disiapkan. Semoga kekurangan obat dan alkes tidak terjadi lagi ke depannya," kata Saleh.
Baca Juga: Resmi Ditutup, Pusdiklat DPR RI Lepas 185 Peserta Program Magang di Rumah Rakyat
