Gus Muhaimin Dorong Pemerintah Benahi Manajemen Stok Pangan Nasional

Fabiola Febrinastri | Restu Fadilah
Gus Muhaimin Dorong Pemerintah Benahi Manajemen Stok Pangan Nasional
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar. (Dok: DPR)

"Selama ini, kementerian/lembaga punya kebijakan sendiri-sendiri soal pangan"

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mendorong pemerintah untuk segera membenahi manajemen stok pangan secara menyeluruh. Politisi yang akrab disapa Gus Muhaimin itu menilai manajemen stok pangan mutlak dibutuhkan agar ketahanan pangan Indonesia dapat terealisasi.

“Memang untuk manajemen stok pangan saat ini masih belum optimal, beras saja sebagai makanan paling pokok kita masih begitu manajemennya, apalagi produk lain seperti kedelai, kacang hijau, kacang tanah, daging,” kata Gus Muhaimin sebagaimana keterangan tertulisnya pada Rabu, (28/12/2022)

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyatakan, manajemen stok pangan yang buruk kerap menimbulkan ketidaksinkronan data kebutuhan importasi pangan antar Kementerian-Lembaga (K/L). Hal tersebut terjadi karena aturan main pada masing-masing lembaga terkait importasi pangan.

"Yang terjadi selama ini hampir semua Kementerian dan Lembaga punya kebijakan sendiri-sendiri soal pangan, terutama terkait importasi. Kadang Kementerian 'A' bilang surplus pangan, Lembaga 'B' malah bilang perlu impor," tutur anggota Komisi I itu.

Baca Juga: Legislator Demokrat Kritik Sikap Ketua KPU Larang Orang Ngaku Caleg Sebelum Penetapan: Lebay!

Ia menjelaskan, manajemen stok pangan yang baik akan berimbas pada ketahanan pangan nasional. Dengan begitu ketersediaan pangan yang cukup dan merata serta akses penduduk terhadap pangan yang mudah bisa terealisasi. Selain itu, Gus Muhaimin juga mendorong pemerintah untuk mengubah orientasi ketahanan pangan nasional. Menurutnya orientasi ketahanan pangan harus bermuara pada dua hal: Pertama, jaminan ketersediaan pangan.

"Artinya kita tahu seberapa banyak stok pangan kita dengan data yang akurat. Kedua, akses masyarakat mendapatkan pangan harus mudah. Jadi meskipun surplus dan nggak perlu impor, tapi aksesnya sulit yasama saja rakyat akan menjerit,” tukas legislator dapil Jawa Timur VIII tersebut menutup keterangan resminya.


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI