Ketua DPR: Peran Masyarakat Sangat Dibutuhkan Guna Jaga dan Rawat Alam Demi Air Bersih

Suara.com - Ketua DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani menilai bahwa peran dari masyarakat sangat dibutuhkan guna menjaga dan merawat alam demi hadirnya air bersih, di samping pembangunan infrastruktur. Hal itu ia sampaikan ketika berbicara soal pentingnya investasi dalam pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi demi keberlangsungan hidup masyarakat dalam sidang parlemen di Markas Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pekan lalu.

“Saya mengajak seluruh pihak, terutama stakeholder terkait dan juga masyarakat sendiri untuk menjaga dan merawat kebersihan sungai. Karena sungai sangat bermanfaat demi keberlangsungan hidup kita,” kata Puan dalam rilis yang diterima tim Parlementaria, Kamis (23/2/2023).

Diketahui, sejumlah sungai di Indonesia tak hanya sekadar untuk menjadi bahan baku air untuk rakyat, namun air di sungai tersebut juga dapat menjadi pemutar turbin untuk kebutuhan listrik. Beberapa sungai yang menjadi turbin tersebut, di antaranya, seperti sungai Citarum di Jawa Barat yang keberadaannya menjadi sumber kehidupan perekonomian bagi banyak orang.

Meski begitu, tidak sedikit ditemukan permasalahan serius terkait lingkungan sungai. Salah satunya mengenai kebersihan dan terabaikan perawatannya. Sehingga, menyebabkan sungai kotor dan dampak-dampak alam lainnya. Untuk itu, Puan mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan sungai.

Baca Juga: Di Forum PBB, DPR Suarakan Hak Publik Indonesia atas Air Bersih

“Rawat dan jaga selalu sungai dan lingkungan di sekitarnya. Sebab sungai yang sehat menjadi salah satu cara kita dalam mendapatkan akses air bersih,” ucap perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI ini.

Lebih lanjut Politisi Fraksi PDIP ini menjelaskan bahwa menjaga dan merawat sungai tersebut berarti juga berupaya untuk menciptakan kehidupan masa depan yang lebih baik.

“Maka saya mengapresiasi pihak-pihak, termasuk relawan dan kelompok masyarakat yang turut andil membantu Pemerintah dalam perawatan sungai,” imbuh Mantan Menko PMK ini.

Legislator Daerah Pemilihan Jawa Tengah V ini mengatakan, dibutuhkan kerja sama seluruh elemen bangsa pada isu akses air bersih dan sanitasi, yang menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs). Apalagi, kata Puan, keberadaan mata air dan air tanah pada saat ini terus berkurang.

“Berbagai penelitian juga telah merekomendasikan pelarangan pemakaian air tanah untuk dikonsumsi karena pencemaran lingkungan. Masalah kualitas air juga disebabkan oleh akses sanitasi yang buruk. Ini masih menjadi PR kita bersama,” sebut Cucu Proklamator Bung Karno ini.

Baca Juga: Meski Tak Dilarang, Warga Jakarta Jangan Eksploitasi Air Tanah Ya, Ini Alasannya

Oleh karena itu, pada setiap forum-forum internasional, Puan kerap menyuarakan pentingnya bantuan negara maju kepada negara berkembang dalam mengatasi persoalan-persoalan lingkungan. Sebab, untuk membangun infrastruktur dalam mengatasi masalah lingkungan, dibutuhkan investasi yang tidak sedikit.

“Di luar pembiayaan, kita juga membutuhkan lingkungan pendukung yang kuat. Hal ini membutuhkan kebijakan dan regulasi yang efektif. Hal ini yang juga terus dikerjakan oleh DPR RI,” ungkap Puan.

Selain persoalan air bersih dan sanitasi, Puan juga menyoroti persoalan daerah aliran sungai (DAS) yang berisiko tinggi. Laporan dari salah satu harian nasional menyebutkan bencana banjir dan longsor di sejumlah DAS terus meningkat selama 10 (sepuluh) tahun terakhir.

Laporan yang sama menyatakan, banjir dan longsor di ratusan DAS di Indonesia menunjukkan tren peningkatan. Mengingat sungai-sungai di Indonesia semakin membahayakan, Puan mengingatkan Pemerintah untuk melakukan intervensi yang lebih maksimal.

“Selain kebijakan dan program pemulihan DAS, sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat juga sangat penting. Terutama warga yang tinggal di kawasan DAS,” jelas Puan.

Puan menekankan, menjaga sungai dan lingkungan di sekitarnya juga akan membantu mengatasi krisis iklim yang menyebabkan terjadinya banyak bencana alam.

“Menjadi tanggung jawab kita bersama dalam mengakselerasi langkah-langkah dan beradaptasi untuk mengatasi krisis iklim,” tutup Puan.