Polusi Udara Makin Buruk, Puan Harap Pemerintah Percepat Modifikasi Cuaca di Jabodetabek
Negara wajib melindungi keselamatan warganya dari ancaman apapun, termasuk hal-hal yang mengancam kesehatan warga.
Suara.com - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyoroti polusi udara di Jabodetabek yang masuk dalam kategori sangat tidak baik selama beberapa pekan terakhir. Maka, ia menegaskan agar Pemerintah Indonesia mengambil tindakan cepat untuk proses modifikasi cuaca guna membilas polusi di udara.
"Salah satu cara paling efektif untuk mengurangi polusi udara di Jabodetabek adalah dengan air hujan yang sudah cukup lama tidak turun akibat kemarau panjang. Maka rekayasa atau modifikasi cuaca harus secepatnya dilakukan seperti yang sudah menjadi arahan Bapak Presiden," tutur Puan melalui keterangan resminya, di Jakarta, Selasa (15/8/2023).
Tidak hanya itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan mendorong kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dibantu TNI/Polri atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mempercepat proses Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). Dengan harapan, hujan dapat mengguyur sekitar Jabodetabek dan mengurangi polusi udara.
"Jika memungkinkan untuk dipercepat proses modifikasi cuaca, lebih baik dilakukan dengan segera. Karena memang musim kemarau ini menyebabkan polusi di udara tidak terurai. Jadi memang memerlukan hujan dengan cara modifikasi cuaca," terang perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI ini.
Baca Juga: Dampak Polusi Udara Bagi Kesehatan dan Lingkungan, Polusi Jakarta Ganggu Kesehatan Jokowi?
Ia pun mengingatkan bahwa negara wajib melindungi keselamatan warganya dari ancaman apapun, termasuk hal-hal yang mengancam kesehatan warga. "Masalah kesehatan adalah dampak dari parahnya polusi udara di Jakarta. Jika tidak diatasi secara cepat, maka makin banyak masyarakat yang sakit akibat tercemar polusi melalui udara yang mereka hirup,” tuturnya.
Menurut catatan Dinas Kesehatan DKI, dalam rentang waktu Januari-Juni 2023, terdapat 638.291 kasus ISPA di Jakarta. Melihat banyaknya kasus kesehatan dampak polusi udara, dirinya meminta setiap fasilitas kesehatan bersiap, khususnya yang berada di sekitar Jabodetabek.
Puan juga mengimbau untuk lebih waspada sebagai antisipasi dampak polusi udara. Salah satunya dengan kembali menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
"Kita ketahui bersama saat, masker terbukti mencegah penularan virus saat pandemi Covid. Untuk menghindari berbagai penyakit akibat polusi udara, ada baiknya gunakan masker saat berada di luar. Termasuk juga untuk anak-anak,” ungkap Mantan Menko PMK ini.
Sebelumnya, pada Senin (14/8/2023) lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan rapat terbatas (ratas) untuk mencari solusi akan pengurangan polusi di Jabodetabek serta mengantisipasi dampak yang timbul bagi kesehatan masyarakat. Menyoroti wacana Hybrid Working atau work from home (WFH) yang digagas dalam ratas tersebut, Puan mewakili DPR akan mendukung kebijakan tersebut.
Baca Juga: Pangdam Jaya Minta Prajurit TNI Gunakan Kendaraan Umum Buntut Polusi Udara Jakarta
Jika wacana tersebut menjadi nyata diterapkan, ia mendorong segenap pemerintah harus sosialisasi, khususnya dengan perusahaan maupun instansi swasta. "Jika WFH (Work From Home) adalah solusi terbaik, maka DPR siap untuk mendukung langkah tersebut. Melalui fungsi pengawasannya, DPR berkomitmen akan mengawal setiap kebijakan yang berguna bagi kebaikan masyarakat," jelasnya.
Di sisi lain, ia berharap segenap pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap pabrik-pabrik melalui kebijakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang dimiliki. Sebab, baginya, polusi dari industri menjadi salah satu penyumbang polusi udara
"Pengawasan secara berkala juga diperlukan untuk melihat apakah pelaku industri mengedepankan Amdal yang sesuai peraturan dan tidak berdampak pada pencemaran kualitas udara," pungkas cucu Proklamator RI Bung Karno tersebut.
