Urgensi Lembaga Independen untuk Mendukung Fungsi Anggaran Parlemen

Suara.com - Urgensi Lembaga Independen untuk Mendukung Fungsi Anggaran Parlemen

Wakil ketua Banggar DPR RI Fraksi Golkar, Muhidin Muhammad Said bersama Delegasi Badan Anggaran (Banggar) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Congressional Budget Office (CBO) ke Washington D.C. Amerika Serikat (AS). Pertemuan ini juga didampingi oleh Astera Primanto Bhakti selaku Dirjen Perbendaharan kementerian keuangan dan Bank Indonesia selaku mitra kerja Banggar serta KBRI di Washington.

Kunjungan ini dilakukan untuk memperkuat fungsi anggaran di Badan Anggaran DPR RI dalam proses pembahasan RAPBN TA 2025 yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat.

Delegasi Banggar diterima oleh Mark Hadley selaku CBO’s Chief Operating Officer and General Counsel, Chad Chirico Budget Analysis Director, Christi Hawley Anthony Deputy Director of Budget Analysis dan Deborah Kilroe Communications Director Congressional Budget Office (CBO). Pada awal pertemuan, Mark Hadley menyampaikan bahwa CBO merupakan lembaga non-partisan yang beroperasi sejak tahun 1975.

Baca Juga: Puan Sampaikan 'Nusa Dua Communique' Hasil Pertemuan Parlemen di WWF 2024

CBO merupakan lembaga yang memberikan informasi obyektif dan tidak memihak untuk mendukung proses pembahasan anggaran federal. Misi CBO adalah membantu kongres dalam membuat kebijakan anggaran dan ekonomi yang efektif.

CBO membuat laporan anggaran yang menyajikan proyeksi anggaran dan ekonomi untuk satu dekade mendatang (biasanya disebut sebagai proyeksi dasar) serta prospek ekonomi tahunan.

CBO juga diwajibkan untuk membuat perkiraan biaya untuk setiap rancangan undang-undang yang disetujui oleh komite penuh DPR atau Senat. Perkiraan biaya yang dibuat CBO bersifat rekomendasi sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan yang akan diputuskan oleh Kongres.

Pada kesempatan tersebut, Wakil ketua Banggar DPR RI Fraksi Golkar Muhidin Muhammad Said selaku pimpinan delegasi mengemukan bahwa peran CBO sangat penting dalam membantu kongres membuat kebijakan penganggaran yang akurat. Hal ini selayaknya diadopsi oleh parlemen di Indonesia, sehingga Fungsi anggaran Parlemen Indonesia khususnya badan Anggaran DPR RI berperan sebagai pemegang amanah rakyat (social trustee) dapat membuat kebijakan yang akurat. Fungsi Anggaran sebagai penentu kebijakan anggaran negara yang berprioritas pada kesejahteraan rakyat dan sebagai alat ukur yang menunjukkan keberpihakan DPR terhadap rakyat dalam perwujudan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun.

Sementara itu wakil ketua Banggar dari Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono mengatakan akurasi hasil perkiraan anggaran pendapatan dan belanja yang dihasilkan CBO dibandingkan dengan anggaran yang diajukan Presiden serta Realisasi Anggarannya tidak mungkin didapatkan tanpa mempekerjakan orang-orang berintegritas yang memiliki keahlian di berbagai bidang. Ini tentunya membutuhkan anggaran yang cukup besar. Mark Hadley menginformasikan bahwa pemerintah US menyiapkan anggaran 70 juta usd/ tahun bagi operasional 270 anggota staff.

Baca Juga: KPK Sebut Sekjen DPR Indra Iskandar Deklarasikan Diri sebagai Tersangka Lewat Gugatan Praperadilan

Selanjutnya, Bobby Adhityo Rizaldi Delegasi Banggar mengatakan  anggota  DPR RI sebagai wakil rakyat akan lebih memahami apa saja yang dibutuhkan oleh rakyat daerah pemilihannya, sehingga perlu pengalokasian khusus anggaran/dana aspirasi yang bisa diajukan anggota DPR RI terkait dengan kebutuhan konstituennya (ear marking).

Hal senada juga disampaikan oleh Mark Hadley bahwa anggota parlemen lebih memahami kebutuhan konstituennya sehingga wajar jika anggota parlemen dalam mengajukan anggaran/ dana aspirasi.

Delegasi Banggar Ratna Juwita Sari mengatakan tantangan yang besar bagi CBO sebagai lembaga no partisan dalam menjaga indepensi analisis yang dilakukan, khususnya dari partai yang berkuasa. Mengatasi tantangan ini CBO melakukan strategi dengan mempublikasikan data-data atau informasi secara transparan kepada masyarakat umum, sehingga jika kongres membuat kebijakan yang mungkin keliru maka masyarakat umum bisa mendesak kongres dalam membuat kebijakan yang lebih tepat sesuai dengan data-data obyektif yang masyarakat umum bisa lihat dalam publikasi CBO.

APBN Indonesia memiliki keterbatasan anggaran dalam membuat lembaga independen yang professional seperti CBO tetapi bukan hal yang mustahil untuk kedepan dibuat Lembaga seperti ini sehingga menghasilkan APBN yang berkualitas tinggi yang dapat mensejahterakan rakyat.

Delegasi Badan Anggaran juga melakukan Kunjungan ke KBRI di Washington untuk memperkuat peran strategis Anggaran pada hubungan diplomasi Indonesia-Amerika. Kunjungan ini juga dilanjutkan melihat peran strategis Perwakilan Bank Indonesia di New York terkait dengan isu-isu keuangan global.