Komisi II Minta Pemerintah Perkuat Industri Lokal, Usai RI Bebaskan Tarif Produk Amerika

Suara.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Rycko Menoza meminta pemerintah untuk memperkuat industri nasional menyusul kesepakatan dagang terbaru antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kesepakatan tersebut memuat komitmen Indonesia untuk menghapus tarif impor atas produk asal Amerika Serikat, serta menghapus berbagai hambatan non-tarif, mulai dari sertifikasi, inspeksi pra-kapalan, hingga standar teknis produk.

Rycko menegaskan pentingnya menjaga kemandirian ekonomi Indonesia di tengah banjirnya produk impor dari negara-negara maju, terutama Amerika Serikat.

“Jangan sampai kita sangat bergantung pada satu negara adidaya. Kita harus memperkuat pasar lokal dan secara aktif membuka pasar-pasar baru, seperti Asia, Afrika, dan Eropa,” ujar Rycko, Senin (4/8/2025).

Ia menyoroti potensi ancaman terhadap industri dalam negeri apabila tidak segera dilakukan langkah penguatan daya saing. Menurutnya, masuknya produk-produk luar yang semakin murah karena penghapusan tarif dapat menekan produksi dan konsumsi produk lokal.

Baca Juga: Erick Thohir Ungkap Progres Naturalisasi Mauro Zijlstra, Sudah Sampai DPR?

“Ini harus menjadi cambuk. Jangan sampai kita berkiblat pada barang-barang luar dan malah melemahkan industri lokal, apalagi kalau tidak ada penggantinya. Industri kita harus didorong agar bisa bersaing,” jelasnya.

Kesepakatan dagang RI-AS yang diteken pada akhir Juli 2025 memang menjadi sorotan. Di satu sisi, Indonesia berhasil menurunkan tarif dari Amerika Serikat atas ekspor produk nasional dari rencana 32 persen menjadi 19 persen. Namun sebagai imbal balik, Indonesia membebaskan hampir seluruh produk AS dari bea masuk serta hambatan teknis lainnya.

Dalam kesepakatan itu, Indonesia juga berkomitmen membeli sejumlah produk strategis dari AS, seperti 50 unit pesawat Boeing, energi senilai 15 miliar dolar AS, serta produk pertanian senilai 4,5 miliar dolar AS.

Politisi Partai Golkar tersebut menilai kebijakan tersebut harus dibarengi dengan strategi jangka panjang pemerintah untuk membangun kemandirian sektor industri nasional.

“Kita harus belajar dari kebijakan ini. Ini waktunya memperkuat kemampuan produksi dalam negeri, termasuk pengembangan suku cadang dan komponen penting lainnya, agar kita tidak selamanya bergantung pada negara lain,” tegasnya.

Baca Juga: Pemblokiran Rekening Dormant, Dasco : Justru Ingin Lindungi Nasabah

Sebagai anggota Komisi VII yang membidangi industri strategis, Rycko juga mendorong pemerintah untuk menyiapkan langkah-langkah konkret dalam mendorong riset, transfer teknologi, dan insentif untuk pelaku industri dalam negeri, agar mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan global yang semakin ketat. ***