Pertegas Komitmen Implementasikan Kebijakan Pusat di Wilayah Perbatasan

Suara.com - Komisi II DPR RI menegaskan komitmen memastikan implementasi kebijakan pusat di wilayah perbatasan berjalan efektif dan tepat sasaran. Hal itu disampaikan Zulfikar Arse Sadikin selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara Komisi II DPR RI ke Kabupaten Natuna pada Kamis petang, di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Serasan (27/11/2025).

”Kami datang langsung ke Natuna dan PLBN Serasan ini untuk melihat kondisi di wilayah perbatasan secara nyata, bukan hanya melalui laporan di atas meja," kata Zulfikar, menegaskan pentingnya pengawasan langsung dalam mendorong pembangunan strategis daerah perbatasan.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menambahkan, Panja ini dibentuk untuk memperoleh gambaran nyata terkait kondisi perbatasan Indonesia, baik dari sisi pertanahan, keamanan, maupun efektivitas pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Ia menegaskan bahwa keberadaan PLBN, tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik maupun infrastruktur semata. Namun harus benar-benar berfungsi optimal untuk mendukung aktivitas masyarakat perbatasan, dan menjaga kedaulatan negara.

Baca Juga: Pemerintah Usul Hapus Pidana Minimum Kasus Narkotika, Lapas Bisa 'Tumpah' Lagi?

“Kunjungan kerja Komisi II DPR RI ini selain memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, dan daerah juga mempercepat pembangunan kawasan perbatasan," tandas Legislator asal Dapil Jawa Timur III ini.

Setelah menggelar rapat koordinasi Panja Pengelolaan Perbatasan Wilayah di Natuna, Tim Kunker Komisi II DPR RI juga meninjau langsung kondisi PLBN Serasan, yang berjarak sekitar enam jam perjalanan laut dari Pulau Natuna.

Peninjauan ke PLBN Serasan dipimpin Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin didampingi Anggota Komisi II DPR RI, yakni Ahmad Wazir Noviadi (Gerindra) dan Azis Subekti (Gerindra).

Dalam kesempatan ini, Bupati Natuna Cen Sui Lan menyampaikan sejumlah isu strategis terkait pemanfaatan PLBN Serasan, yang dinilai masih belum berfungsi maksimal. ”Kami punya PLBN di Serasan, namun pemanfaatannya belum berjalan maksimal,” ungkap Cen.

Ia menjelaskan bahwa PLBN Serasan belum terintegrasi dengan sektor ekonomi lokal seperti perikanan, pertanian, dan UMKM, sehingga belum berkontribusi signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

Baca Juga: Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Picu Sorotan, Komisi III DPR Warning Penegak Hukum

Selain itu, batas transaksi perdagangan di PLBN juga dinilai terlalu kecil dan tidak sebanding dengan operasional serta kebutuhan masyarakat perbatasan.

”Batas transaksi hanya 600 Ringgit Malaysia atau sekitar Rp 2,4 juta per orang per bulan. Itu sangat kecil dan tidak sebanding dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Cen memaparkan potensi besar Natuna di sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata, yang menurutnya membutuhkan dukungan kebijakan dan pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat. Ia menilai percepatan pembangunan sangat penting untuk memperkuat posisi Natuna sebagai beranda terdepan Indonesia di Laut Natuna Utara, sekaligus menjaga stabilitas wilayah perbatasan yang strategis.

Cen berharap kunjungan Komisi II DPR RI dapat menghasilkan langkah nyata yang mendukung percepatan pembangunan daerah. ”Kami berharap aspirasi kami didengar dan membawa solusi bagi masyarakat di wilayah perbatasan,” pungkasnya. ***