Gedung Baru, Reformasi untuk DPR
Anggaran untuk penguatan ini masuk dalam RAPBN 2016
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, menyebut bahwa implementasi reformasi untuk DPR mencakup bidang kedewanan, Sekretariat Jenderal atau sistem pendukung, serta penguatan kelembagaan dan sarana-prasarana. Semua itu menuju ke arah kemandirian staf dan anggaran.
Hal itu diungkapkan Fahri Hamzah dalam pidato paripurna di DPR, hari ini, Rabu (20/5/2015). Fahri menyebut bahwa demokrasi yang berkembang di era reformasi ini perlu dijaga. Karenanya, perlu penguatan reformasi di DPR yang merupakan pilar demokrasi, termasuk dalam membangun fasilitasnya.
"Implementasi reformasi DPR di bidang penguatan kelembagaan akan dilaksanakan secara eksternal dan internal," kata Fahri.
Fahri menerangkan, ada tujuh langkah yang perlu dilakukan, yang akan berjalan simultan serta terintegrasi untuk penguatan kelembagaan DPR guna penguatan reformasi itu.
Yang pertama menurutnya adalah membangun alun-alun demokrasi, yaitu sebuah plasa reformasi untuk publik. Fahri menilai, alun-alun demokrasi ini bisa menjadi tempat unjuk rasa dan penyampaian aspirasi publik terbesar di Indonesia.
Kedua, membangun museum dan perpustakaan yang sekaligus akan dijadikan cagar budaya dan ikon nasional. Sementara langkah ketiga, pembangunan jalan akses bagi tamu dan publik untuk mempermudah tamu masuk ke DPR.
Langkah keempat adalah membangun visitor center yang dikelola untuk aktivitas pengunjung harian. Kelima, pembangunan ruang pusat kajian legislasi dan perancangan undang-undang, serta kajian APBN, kajian akuntabilitas keuangan negara dan pusat penelitian.
Langkah keenam, menurut Fahri lagi, adalah pembangunan ruangan kerja anggota dan tenaga ahli yang standar. Sementara langkah ketujuh adalah integrasi tempat tinggal anggota dengan kantor kerja anggota.
Fahri menerangkan, anggaran untuk penguatan ini masuk dalam RAPBN 2016. Namun, dia sendiri mengaku tidak tahu lebih jauh tentang anggarannya, serta apakah sudah didiskusikan sebelumnya dengan para ahli, baik arsitek, maupun ahli budaya dan lainnya.
"Semua mengatakan inilah momen kita menjaga ingatan publik tentang momen demokrasi kita. Kalau dewan tidak berbenah, bahaya, bisa-bisa rakyat minta kudeta. Anda harus ingat itu. Orang sudah nggak tahan," ujarnya.
