Wakil Ketua DPR Setuju Biaya Pilkada dari KPU Diaudit BPK
Biaya Pilkada serentak dinilai tidak masuk akal jika malah jadi lebih besar.
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, menilai wajar jika Komisi II DPR meminta mengaudit anggaran Pilkada yang diajukan KPU, karena memang terlalu besar.
"Saya kira wajar, karena biaya KPU ini besar. Ini lucu. Masa, pilkada serentak kan harusnya lebih efektif dan efisien, tapi malah naik Rp4 triliun. Dari Rp3 triliun menjadi Rp7 triliun. Ini konyol. Jadi harus diaudit. Audit kinerjanya," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (22/5/2015).
Menurut Fadli, hal ini perlu dikoreksi. Pasalnya, pihaknya menganggap kalau Pilkada serentak biasanya bisa lebih murah, serta tidak malah membesar karena misalnya alasan butuh kendaraan operasional.
"Saya kira, suatu prinsip yang harus kita koreksi (terhadap) apa yang diajukan oleh KPU itu. Oleh karena itu, kita minta BPK untuk mengaudit KPU. Harusnya lebih murah, kok jadi lebih mahal?" kritik Fadli lagi.
Lebih jauh, Fadli pun menilai jika KPU saat ini terkesan tidak profesional. Selain masalah anggaran tadi, KPU menurutnya juga mulai bermuatan politis dalam bekerja.
"KPU sekarang nggak profesional. KPU sekarang punya muatan politik. Win-win solution-nya harusnya (terhadap) hal-hal yang belum diatur, harus diadopsi. Toh KPU sendiri yang minta, karena nggak punya payung hukum. Setelah diusulkan, mereka sendiri menolak. Kan lucu. KPU sekarang nggak profesional. Ketidakprofesionalannya ke mana-mana," tandasnya.
