Rapat dengan BNPT, Komisi III Pertanyakan Masalah Poso
Masalah koordinasi, juga pendekatan dalam penanganan, dipertanyakan oleh Komisi III.
Suara.com - Komisi III DPR mempertanyakan penanganan kasus aksi radikalisme dan terorisme di Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dalam rapat di Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (27/5/2015). Pertanyaan ini dilontarkan lantaran kasus Poso dinilai tak kunjung selesai, bahkan terkesan menjadi "dendam abadi" di sana.
Salah satu anggota Komisi III, Taufiqulhadi dari Fraksi Nasdem misalnya, mempertanyakan sinkronisasi kinerja antara BNPT dan Polri dalam menangani masalah ini.
"Bagaimana sinkronisasi Polri dan BNPT? Pekerjaan polisi di sana memunculkan antipati masyarakat, karena polisi melakukannya dengan masif saat menggerebek terduga teroris. Selain itu, deradikalisasi (BNPT) konsepnya sudah benar, tapi caranya salah. Makanya harus ada konsep yang jelas dengan deradikalisasi ini. Jangan malah memanjakan teroris," kritiknya.
Pertanyaan lain yang muncul dalam rapat ini terlontar dari anggota Fraksi PKS, Jazuli Amali. Dia menyarankan agar pemberantasan terorisme yang baik dilakukan dengan cara persuasif. Jazuli juga mengingatkan bahwa BNPT tidak bertugas untuk mengeksekusi seorang terduga teroris.
"Pemberantasan itu harus melalui persuasif. Kerja BNPT bukan membunuh. Ada cara yang baik untuk eksekusi, supaya tidak dendam dan memicu munculnya teroris baru," kata Jazuli.
Anggota Komisi III lainnya, Syarifuddin Sudding dari Fraksi Hanura, juga mempertanyakan hal yang sama, yaitu mengapa terorisme di Poso tidak kunjung selesai. Sudding juga mempertanyakan masalah koordinasi antarlembaga untuk penanganan Poso, sebab beberapa waktu lalu TNI pun melakukan latihan di Poso tanpa koordinasi dengan BNPT.
"Jangan ada anggapan (bahwa) persoalan Poso menjadi proyek. Kemarin ada latihan TNI, dan bilang tidak ada jaringan teroris di sana. Ini tidak ada koordinasi. Apa yang dilakukan BNPT dengan deradikalisasinya juga tidak ada koordinasinya dengan Densus (88)," kata dia.
Untuk diketahui, rapat kali ini dipimpin oleh Ketua Komisi III Azis Syamsudin, serta dihadiri oleh sembilan orang anggota. Rapat kali ini juga mengundang Ketua BNPT Saud Usman Nasution.
Menanggapi semua pertanyaan dan kritik itu, Saud mengatakan bahwa BNPT sudah melakukan penegakan hukum dengan bersinergi dengan seluruh pihak. Termasuk menurutnya dalam hal penegakan hukum hingga seorang teroris divonis penjara.
"Jadi, Densus dengan kita terus bersinergi dan tidak terpisah. Tapi beda kalau penangkapannya. Itu Densus," ujar Saud.
Saud mengakui, penangkapan teroris di Poso memang telah membuat dendam tersendiri. Akibatnya menurutnya, masalah horisontal pun kerap muncul di sana. Dia juga mengakui jika penyelesaian untuk itu tidaklah mudah.
"Kita harus bersikap arif dan bijaksana, dengan melibatkan semuanya. Karena penanganan Poso tidak bisa parsial. Kalau tidak, akan menimbulkan luka baru," papar Saud.
Saud menerangkan, BNPT sejauh ini juga sudah coba menggunakan pendekatan kultur dan budaya, khususnya untuk para teroris yang dipenjara, keluarganya, serta para simpatisannya.
"Selain itu, kami juga kerja sama dengan PBNU, Muhammadiyah, MUI, untuk menyebarkan berbagai informasi kita. Kita menggunakan berbagai lembaga," sambungnya.
Yang terpenting, menurut Saud, adalah bahwa untuk setiap pelaku yang ditangkap, akan didalami motifnya. Dengan begitu diharapkan, ada solusi dari penangkapan tersebut.
"Sebab, kalau teroris ditembak mati, kita juga akan kehilangan banyak. Cuma yang kita hadapi berisiko untuk anggota kita. Itu dilemanya," kata Saud.
