Kritik Menkes, Komisi IX Desak Perbaikan 'Roadmap' Kesehatan
Anggota Komisi IX sepakat tidak membahas anggaran Kemenkes dulu sebelum ada perbaikan 'roadmap'.
Suara.com - Komisi IX DPR RI pada Senin (1/6/2015) siang menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di Gedung DPR. Dalam raker yang dihadiri langsung Menkes Nila F Moeloek beserta stafnya dan dipimpin Ketua Komisi IX Dede Yusuf tersebut, sejumlah kritik pun dilontarkan para anggota dewan kepada pihak Menkes.
Raker ini sendiri salah satunya membahas mengenai laporan penyusunan roadmap alokasi anggaran kesehatan 5 persen dari APBN. Selain itu, raker yang disiarkan langsung melalui berbagai media oleh pihak DPR, ini juga membicarakan berbagai isu aktual kesehatan, serta sejumlah program Kemenkes.
Salah satu kritik yang segera dilontarkan sejak awal adalah terkait nasib bidan PTT. Dalam hal ini, anggota Komisi IX, Okky Asokawati, berharap agar Kemenkes bisa segera menyelesaikan nasib para bidan PTT.
Hal yang termasuk menjadi fokus sorotan dalam raker adalah mengenai BPJS Kesehatan yang dinilai masih banyak membawa masalah. Anggota Komisi IX, Djoni Rolindrawan misalnya, menyampaikan bahwa dirinya mengetahui masih ada penolakan-penolakan pasien BPJS Kesehatan di rumah sakit-rumah sakit daerah.
Terkait hal itu, anggota Komisi IX lainnya, Ribka Tjiptaning, menyatakan bahwa jika ada satu saja pasien yang tidak bisa ditangani, itu merupakan juga bukti dari kegagalan pelayanan kesehatan untuk rakyat.
"Negara tidak boleh bermain bisnis dengan rakyat terkait pelayanan kesehatan. Sudah saatnya politik kesehatan dijalankan Kemenkes, bukan lagi politik pencitraan," sebutnya.
Sementara, Wakil Ketua Komisi IX, Syamsul Bachri, menegaskan bahwa BPJS Kesehatan menunjukkan tanggung jawab negara dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi rakyatnya. Dia juga mengingatkan bahwa sementara itu, sudah menjadi kewajiban negara untuk menyediakan anggaran bagi kesehatan.
Wakil Ketua Komisi IX, Asman Abnur, juga tak ketinggalan mengkritisi permasalahan BPJS Kesehatan yang dinilainya terus meningkat, namun belum ada penyelesaian yang jelas dari Kemenkes. Sementara itu Dede Yusuf lebih menyoroti soal keberadaan Kartu Indonesia Sehat (KIS), yang menurutnya perlu dijelaskan secara jelas oleh pemerintah karena menimbulkan kebingungan bagi rakyat.
Masih terkait dengan hal itu, anggota Komisi IX, Siti Masrifah, pun secara tegas menyatakan menolak roadmap Kemenkes, khususnya terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Dia beralasan bahwa roadmap yang disusun Kemenkes belum mengakomodir permasalahan-permasalahan yang terjadi pada BPJS.
Soal anggaran Kemenkes sendiri merupakan hal utama lainnya yang menjadi sorotan anggota dewan dalam raker ini. Dalam hal ini, para anggota Komisi IX mempermasalahkan kenaikan anggaran Kemenkes dari Rp50 triliun menjadi Rp75 triliun, yang disebut tidak terlebih dahulu dikonsultasikan ke Komisi IX.
Anggota Komisi IX, Ansory Siregar, meminta harus adanya transparansi terkait alokasi penggunaan anggaran Kemenkes yang mengalami kenaikan sampai sebesar Rp25 triliun tersebut. Sementara itu Okky Asokawati, sebelumnya berharap bahwa kalaupun ada penambahan anggaran pada Kemenkes, juga harus disertai indeks pertumbuhan kesehatan Indonesia.
Pada akhirnya, anggota dewan yang mewakili 10 fraksi di Komisi IX, pun sepakat menolak roadmap yang diajukan oleh Kemenkes, sebelum diperbaiki dan dijelaskan secara lebih detail. Dalam rapat itu pula, ke-10 fraksi sepakat untuk tidak membahas anggaran Kemenkes dahulu, sebelum adanya perbaikan terhadap roadmap tersebut.
