Minta Tambah Anggaran, Data Kemendes PDTT Dipertanyakan Komisi II
Menteri Marwan mengajukan penambahan anggaran di APBN 2016 sebesar Rp15 triliun.
Suara.com - Komisi II DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk membahas mengenai RAPBN 2016, di Gedung Bundar DPR, Rabu (3/6/2015), mulai pukul 14.00 WIB. Di kesempatan ini, Menteri Marwan Jafar sempat mengutarakan rencana penambahan anggaran, namun dikritik oleh anggota dewan karena dinilai tidak siap dengan data.
Sedianya, Raker Komisi II ini diagendakan sekaligus bersama tiga menteri yaitu Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), serta Menteri Desa PDT dan Transmigrasi. Namun ternyata, yang hadir hanya Menteri Marwan dan jajarannya, sementara dua jajaran kementerian lainnya tidak datang.
Dalam rapat tersebut, salah seorang anggota Komisi II dari Fraksi Demokrat, Fandi Utomo, mengomentari tentang belum siapnya data yang akan dibahas oleh Menteri Marwan Jafar.
"Jangan-jangan ini sinyal dari Pak Menteri karena tidak ingin (bekerja sama) di Komisi II," ujar Fandi.
Sementara itu, Asep Ahmad Maoshul Affandy dari Fraksi PPP, mempertanyakan apakah rapat hari ini masih berkaitan dengan rapat dua minggu lalu yang tertunda atau bagaimana. Hal itu dikatakannya mengingat belum siapnya data dari Kemendes PDTT.
"Kalau bahan belum siap, lalu kita mau rapat apa?" kritik Asep pula.
Anggota Komisi II lainnya, Rambe Kamarul Zaman dari Fraksi Partai Golkar, lantas memaparkan bahwa sebenarnya ada dua hal yang ingin diagendakan dalam raker hari ini. Yang pertama menurutnya yaitu tentang semangat Komisi II untuk tetap konsisten bermitra dengan Kemendes PDTT. Hal kedua menurutnya, yaitu bahwa sepanjang tanggal 3-12 juni ini merupakan pendahuluan perencanaan APBN untuk kementerian.
Dalam rapat itu pula kemudian, Menteri Marwan mengajukan agar pada RAPBN 2016 yang akan datang, anggaran di kementeriannya bisa ditambah sebesar Rp15 triliun. Marwan menjelaskan bahwa alokasi dana ini adalah untuk pembangunan daerah tertinggal dan daerah sangat tertinggal, serta pembangunan daerah tertinggal bekas konflik.
"Di sana masih banyak yang harus dibangun," jelas Marwan, sambil menjelaskan pula bahwa tambahan dana juga diperlukan untuk pembangunan kawasan transmigrasi guna persebaran penduduk yang merata.
Mengomentari itu, Diah Pitaloka dari Fraksi PDI Perjuangan mengatakan, untuk itu pihaknya memerlukan data dari Kemendes PDTT mengenai daerah mana saja yang perlu penambahan dana.
"Kalau ada kabupaten atau kota yang perlu pembangunan, dan kebetulan itu merupakan Dapil kita, kita akan koordinasi dengan pemerintah daerah," ujarnya.
Hal senada pun dilontarkan salah seorang anggota Komisi II lainnya, terutama agar alokasi rencana kerja pemerintah itu bisa dipaparkan secara detail dan lebih terperinci.
"Ya, Bapak harus paparkan ke mana alokasi itu. Yakinkan kami secara terperinci," pungkasnya. [Tri Setyo]
