Penyerapan Anggaran BNPB Minim karena Dana Masih di Kemenkeu
Anggota Komisi VIII pun mempertanyakan manajemen keuangan negara saat ini.
Suara.com - Anggota Komisi VIII DPR RI, Kuswiyanto, menilai realistis penyerapan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2015 yang hingga saat ini masih sebesar 16 persen dari anggaran yang ditetapkan. Hal tersebut diungkapkannya usai Rapat kerja Komisi VIII dengan Kepala BNPB Syamsul Ma'arif, Senin (8/6/2015), di ruang rapat Komisi VIII, Senayan, Jakarta.
"Berdasarkan penjelasan dari Kepala BNPB tadi, penyerapan 16 persen itu saya kira cukup realistis, karena memang uangnya tidak berada di BNPB, melainkan masih tersimpan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Jika duit itu di BNPB, maka tentu penyerapannya bisa dipercepat, yakni dengan menjalankan berbagai program yang telah disusun BNPB," papar Kuswiyanto, sebagaimana dilansir laman DPR RI.
Lebih jauh, politisi Fraksi PAN ini pun sebaliknya mempertanyakan manajemen keuangan negara. Pasalnya menurutnya, tidak sedikit program-program BNPB dan kementerian lain yang harus terlantar karena kebijakan Kemenkeu. Mestinya menurutnya, Menkeu menjelaskan kepada seluruh komisi termasuk Komisi VIII, ada apa sesungguhnya yang tengah terjadi di negara ini.
"Program pemulihan pasca-bencana seperti di Sinabung misalnya. Hingga saat ini, pembuatan rumah korban bencana belum sampai setengah dari jumlah yang ada. Begitu pun banjir di Jakarta, serta berbagai daerah lainnya. Belum lagi pembangunan infrakstruktur lainnya yang terkena dampak bencana," ungkapnya.
Kuswiyanto menyatakan tidak yakin segala target dan program tersebut dapat terwujud, jika dana yang sudah dianggarkan baru muncul pada akhir tahun. Sementara, saat ini sudah akan dibahas APBN 2016, yang notanya sudah disampaikan Kemenkeu beberapa waktu lalu. Untuk itu, demi menghindari ketidaktercapaian target dan program-program tersebut, dia berharap agar Menkeu segera mencairkan anggaran BNPB berikut kementerian/lembaga lainnya.
