Komisi VII Dukung Menteri ESDM Berantas Mafia Migas
Kinerja dan rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas dijadikan acuan penting.
Suara.com - Komisi VII DPR menyatakan mendukung langkah Menteri ESDM Sudirman Said yang ingin memberantas mafia migas.
"Jika ada mafia migas, mari kita sama- sama memberantasnya. Kami sebagai wakil rakyat tentu akan mendukung pemberantasan itu. Jika ada hal yang belum diperbaiki, mari kita perbaiki," ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR, Mulyadi, saat raker dengan Menteri ESDM Sudirman Said, di Gedung Nusantara I, Selasa (9/6/2015).
Menurut Mulyadi pula, dalam hal ini, Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dipegang oleh Faisal Basri saat itu, seperti head to head dengan Pertamina.
"Memang terkesan dirinya tidak tertarik membubarkan Petral. Yang jadi persoalan itu adalah RON 88," jelasnya, sebagaimana dilansir laman DPR RI.
Faisal Basri, lanjut Mulyadi, selalu mengungkapkan bahwa biang keladi dalam reformasi tata kelola migas adalah kehadiran (bahan bakar jenis) RON 88.
Untuk diketahui, Tim Reformasi itu sendiri telah berakhir tugasnya pada 13 Mei 2015. Komite yang dibentuk pada 16 November 2015 itu selama masa kerjanya telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi. Pertama, penghapusan bensin RON 88 ke RON 92 dengan masa transisi dua tahun. Kedua, pengalihan fungsi pengadaan bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah dari Pertamina Energy Trading Limited (Petral) ke Integrated Supply Chain (ISC) yang langsung berada di bawah PT Pertamina.
Sementara pada hari terakhir masa kerjanya, Tim Reformasi merekomendasikan enam rekomendasi, yakni rekomendasi umum, soal pengelolaan penerimaan negara dari sektor migas, format tata kelola migas, sistem fiskal sektor hulu migas, perpanjangan kontrak migas, hingga soal perizinan dan investasi.
