RDP dengan Komisi II, Ombudsman Minta Tambahan Anggaran Belanja
Ombudsman juga memaparkan keberhasilan program Aplikasi Sistem Informasi Kepatuhan (ASIK).
Suara.com - Dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang diselenggarakan antara Komisi II DPR dengan Ombudsman RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rabu (10/6/2015), pihak Ombudsman meminta adanya penambahan anggaran di APBN 2016.
Rapat yang dilaksanakan di Gedung DPR itu sendiri dipimpin oleh Ketua Komisi VIII dari Fraksi Partai Golkar, Rambe Kamarulzaman. Dalam rapat tersebut, pihak Ombudsman memaparkan sejumlah program yang telah dilaksanakan selama tahun 2014 sampai triwulan pertama 2015.
Menurut pihak Ombudsman, sejauh ini organisasi tersebut telah melahirkan beberapa pencapaian. Salah satu yang disebut adalah Aplikasi Sistem Informasi Kepatuhan (ASIK), di mana dengan sistem ini masyarakat dapat mengadukan pelanggaran kepatuhan kepada Ombudsman.
"Dengan program ASIK ini, masyarakat dapat mengadukan pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh BUMN atau BUMD," ujar Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana.
Lebih jauh, Danang pun menyampaikan bahwa Ombudsman mengajukan tambahan dana di APBN 2016, yang bakal diperuntukkan bagi pertumbuhan infrastruktur serta kegiatan sidak yang akan dilakukan. Ombudsman sendiri sejauh ini disebut kerap mengadakan sidak, yang antara lain terdiri dari sidak tanpa pemberitahuan, serta sidak tanpa media massa.
Dengan penambahan dana APBN tersebut, menurut Danang pula, diharapkan Ombudsman dapat bekerja lebih maksimal untuk kepentingan masyarakat.
