Pemerintah Diminta Mengkaji Penggabungan RRI, TVRI dan Antara
Kinerja Kantor Berita Antara sendiri dinilai tidak kunjung membaik.
Suara.com - Komisi I DPR RI meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), untuk mengkaji kemungkinan penggabungan tiga institusi negara yang bergerak di bidang pemberitaan, yaitu Kantor Berita Antara, RRI dan TVRI. Pilihan ini dinilai perlu menjadi pertimbangan di tengah konvergensi media yang semakin menguat.
"Kita mencermati, tren yang terus berkembang adalah konvergensi atau pengintegrasian media. Mungkin tidak, fungsi Antara yang ada di-merger dengan RRI dan TVRI? Kita minta pandangan awal dari Pak Menteri," kata Ketua Komisi I, Mahfudz Siddiq, dalam rapat dengan Menkominfo serta Direksi Antara, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/15).
Berbicara pada kesempatan yang sama, anggota Komisi I dari Fraksi Partai Hanura, M Arief Suditomo, pun mengkritisi kinerja Kantor Berita Antara yang menurutnya tidak kunjung membaik. Dia meminta kantor berita yang berdiri sejak tahun 1937 itu mempelajari bagaimana kantor berita seperti Reuters di Inggris atau AP di Amerika Serikat, bisa tetap eksis.
"Saya melihat Antara memproduksi banyak paket berita jadi, yang kemudian tidak laku. Kalau melihat kantor berita di negara maju, mereka itu memproduksi paket mentah yang kemudian dapat dimodifikasi oleh pelanggan mereka. Ini terkait dengan editorial media masing-masing," tutur mantan presenter televisi ini.
Sementara itu, Direktur Keuangan Antara, Endang Sri Wahyuni, memaparkan bahwa Kantor Berita Nasional Antara saat ini terus berupaya bangkit dari belitan masalah keuangan. Sejumlah keberhasilan menurutnya berhasil ditorehkan, seperti penurunan utang pajak pada tahun 2014, dari Rp35 miliar menjadi Rp18miliar.
"Kami menyerahkan keputusan kepada pemerintah dan DPR, apakah Antara akan digabungkan dengan TVRI dan RRI. Sejauh ini, kita sudah membangun kerja sama 'B to B' dengan TVRI dan RRI," ungkap Endang, sebagaimana dilansir laman DPR RI.
