Komisi I Rapat Konsultasi dengan Panglima soal Tapol Papua
Moeldoko sendiri menegaskan bahwa TNI mendukung semua kebijakan dari pemerintah.
Suara.com - Komisi I DPR mengundang rapat Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi dan Kepala BIN Marciano Norman, Senin (22/6/2015). Rapat yang digelar tertutup ini membahas tentang permohonan pertimbangan rencana pemberian amnesti dan abolisi untuk narapidana atau tahanan politik (tapol) Papua.
"Rapat konsultasi hari ini untuk pendalaman terkait amnesti dan abolisi, sebelum rapat dengan Komisi III dan pimpinan DPR," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR, Tantowi Yahya, sebelum rapat di ruang Komisi I DPR, Jakarta, Senin (22/6).
Di tempat yang sama, Jenderal Moeldoko memaparkan bahwa saat ini sudah ada 31 tapol di Papua. Lima di antaranya menurutnya sudah diberikan amnesti oleh Presiden Jokowi, saat berkunjung ke Papua beberapa waktu lalu.
"Sepanjang itu, kita evaluasi lima (orang) ini, kita lihat tidak ada hal yang negatif," kata Moeldoko.
Moeldoko menambahkan, pemerintah saat ini tengah mengevaluasi pertimbangan pemberian abolisi untuk tapol Papua lainnya. TNI sendiri menurutnya mendukung semua kebijakan dari pemerintah. Kalaupun ada kelemahan, menurutnya justru perlu ditutupi supaya sempurna.
"Yang dievaluasi itu bukan kebijakannya. Kalau kebijakan, pasti kita dukung. Lihat di lapangan juga. Kebijakan Presiden kita dukung. Kalau ada kelemahan, itu yang kita tutupi," tegasnya.
