DPR Kritisi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2014
Hasil audit BPK disebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penyusunan RKAKL.
Suara.com - Seluruh Fraksi DPR memberikan pandangan fraksi atas Rancangan Undang-undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014, dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Rabu (1/07/15). Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan itu, sebanyak 10 fraksi melalui juru bicaranya membacakan pandangan fraksinya.
Secara umum, masing-masing fraksi mengkritisi terkait asumsi makro, pendapatan dan belanja negara, dan opini hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan. Walaupun seluruh fraksi menyetujui untuk melanjutkan proses ke tahap berikutnya, namun beberapa catatan turut menyertai.
"Ada beberapa fraksi yang mengkritisi secara tajam, ada yang sangat kritis sekali dalam aspek moneter, aspek fiskal, hasil audit BPK. Ada juga yang mengkiritisi mengenai kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran,” kata Taufik, usai Rapat Paripurna.
Politisi F-PAN ini menambahkan, pada Laporan Pertanggungjawaban yang telah disampaikan Pemerintah sebelumnya, terdapat aspek hasil audit BPK. Ia meminta, hasil audit itu itu tidak menjadi bagian tak terpisahkan dari penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian atau Lembaga pada RAPBN 2016.
"Artinya sistem reward and punishment itu harus menjadi salah satu pertimbangan dari Alat Kelengkapan Dewan dan Badan Anggaran DPR dalam menetapkan APBN 2016. Kita buat suatu mekanisme yang baru antara audit BPK, RKAKL 2016 serta pertanggungjawaban APBN tahun sebelumnya harus dalam satu tarikan nafas. Jangan sampai sendiri-sendiri, seolah-olah tidak ada kesinambungan antara hasil auditor negara, dengan pelaksanaan setiap kementerian atau lembaga,” papar Taufik.
Sehingga, imbuh Politisi asal Dapil Jawa Tengah ini, jika kemudian ada Kementerian atau Lembaga yang prestasinya dan penyerapan anggarannya bagus, serta hasil audit BPK menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tentunya harus menjadi pertimbangan dalam membahas RKAKL di AKD DPR.
"Saya mengerucut dari seluruh pandangan fraksi, tidak sebatas pandangan Pimpinan DPR saja, upaya untuk mensinergikan antara aspek auditor negara ini dengan aspek pola yang tujuannya adalah untuk mempercepat dukungan pada program Pemerintah. Misal, penyerapan anggarannya sedikit, kemudian hasil auditnya Wajar Dengan Pengecualian, ini untuk bisa memacu kinerja Kementerian atau Lembaga dalam kaitan mempercepat proses capaian target oleh Pemerintah,” tukas Taufik.
Taufik mengatakan, pihaknya segera menindaklanjuti berbagai hasil temuan BPK, karena memang sudah menjadi tugas konstitusi DPR. Hasil audit BPK itu akan diserahkan kepada AKD DPR.
"Kalau kemudian hasil audit ini tidak ditindaklajuti oleh DPR, malah ini menjadi kesalahan DPR, karena ketentuan dalam konstitusi memang satu-satunya langkah lebih lanjut dari hasil audit BPK itu hanya DPR,” imbuh Taufik.
Taufik memastikan pihaknya memberi dukungan penuh kepada Pemerintah dan memberikan apresiasi sebesar-besarnya, manakala Pemerintah bekerja dengan baik, untuk mempercepat berbagai program Pemerintah.
Setelah seluruh fraksi memberikan pandangan fraksinya, pembasahan berikutnya adalah jawaban Pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas pelaksanaan APBN 2014, pada Rapat Paripurna, Jumat (3/07/15) esok.
