Bahas Rohingya, Komisi I RDPU dengan Pusat Advokasi Hukum dan HAM
Komisi I bertekad mengangkat masalah pengungsi Rohingya ke dunia internasional.
Suara.com - Komisi I DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM). Rapat tersebut guna membahas masalah pengungsi Rohingya di Sumatera. DPR pun mengaku berencana akan segera memanggil pihak Kementerian Luar Negeri untuk bersama-sama menyelesaikan masalah pengungsian itu.
Anggota Komisi I dari Fraksi Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf, mengatakan bahwa permasalahan Rohingya tidak hanya masalah banyaknya warga negara asing (WNA) yang mengungsi di Sumatera. Lebih dari itu, menurutnya kasus Rohingya juga menyangkut kejahatan kemanusiaan.
"Ini merupakan masalah kejahatan kemanusiaan, bukan sekadar pengungsian. Sebagian perempuan dan anak menjadi korban," kata Nurhayati, di gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Senin (24/8/2015).
Terkait pembicaraan hari ini, Nurhayati berharap agar PAHAM dapat segera melengkapi data-data pengungsi, terutama perempuan dan anak-anak.
"Kita minta mereka untuk melengkapi data-data lagi, untuk diberikan kepada BKSAP (Badan Kerja Sama Antar Parlemen), karena ketua DPR akan menghadiri konferensi di New York dan bisa diangkat di sana. Masalah pengungsi Rohingya harus dibawa ke dunia internasional. Kejahatan kemanusiaan harus segera diselesaikan," tambahnya.
Lebih jauh, Nurhayati mengatakan bahwa Komisi I akan mengundang pihak dari Kemenlu. Hal tersebut menurutnya bertujuan untuk membuat Indonesia berperan menjadi negara penengah di antara negara-negara tujuan yang tidak mau menampung pengungsi Rohingya.
Pada saat yang sama, anggota Komisi I lainnya, Bachtiar Aly dari Fraksi Nasdem mengatakan, masyarakat Indonesia sangat menerima para pengungsi dari Rohingya.
"Masyarakat yang didatangi pengungsi sangat menerima. Perlakuan terhadap pengungsi Rohingya sangat heterogen. Jika berharap kepada UNHCR, para pengungsi ini sudah sangat traumatis," ujarnya.
Bachtiar juga mengatakan, pihaknya akan segera mendorong untuk diadakannya forum nasional dengan semua pihak, untuk menyelesaikan permasalahan pengungsi Rohingya tersebut.
