Sukseskan Asian Games, Komisi X Ingatkan Pentingnya Koordinasi
DPR ingin memastikan venue yang siap pakai, atau yang membutuhkan renovasi dan pembangunan.
Suara.com - Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya mengatakan perlu adanya koordinasi untuk mensukseskan Asian Games XVIII Tahun 2018 di Jakarta dan Palembang. Koordinasi itu bukan hanya antar lintas Kementerian, namun juga antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Sumatera Selatan.
Demikian dikatakannya usai RDP Komisi X DPR dengan Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto, Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Wagub DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat, Komite Olahraga Indonesia (KOI), dan Indonesia Asian Games Organizing Commitee (INASGOC), di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/4/2016) lalu.
"Mengenai masih adanya berbagai permasalahan standarisasi venue dengan yang ditetapkan federasi internasional, Komisi X meminta kepada Kemenpora lebih diperbaikinya koordinasi lintas kementerian dalam suksesnya AG di Jakarta dan Sumsel. Utamanya koordinasi kepada Kementerian Pariwisata, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, atau Kementerian Keuangan,” kata Riefky.
Dalam rapat itu, dibahas beberapa masalah terkait standarisasi venue, maupun pembagian venue yang akan digunakan, apakah di DKI Jakarta atau di Palembang. Sehingga, tambah Riefky, pihaknya ingin mendengar dari berbagai pihak yang berkepentingan terkait venue yang sudah siap pakai, atau yang membutuhkan renovasi dan pembangunan di kedua provinsi tuan rumah itu.
"Yang bisa merestui pemindahan cabor dari Jakarta dan Palembang, termasuk penutupan AG di Sumsel yang diminta Pemprov Sumsel, itu akan dibahas pada saat korkom antara Pemerintah Indonesia, Inasgoc, dan Komite Olimpiade Asia (OCA), pada awal Mei nanti. Dalam catatan kami, Kemenpora dan Inasgoc harus membicarakan kembali, apakah mungkin venue dan pertandingan, termasuk penutupan dipindahkan ke Palembang, jika itu membuat efisiensi biaya dan persiapan waktu,” papar Riefky.
Politisi F-PD itu juga meminta Pemerintah untuk melobi OCA terkait tiga cabang olahraga akuatik, atletik dan bowling yang akan diselenggarakan di Jakarta. Cabor atletik dan akuatik dinilai OCA sebagai cabor primadona, sehingga harus digelar di kota tuan rumah utama, meski akhirnya Pemerintah harus merenovasi total kedua venue di Jakarta, karena tak layak untuk ajang sekelas AG. Padahal venue di Palembang dianggap sudah lebih siap.
"Penentuan itu keputusan OCA. Yang diperhitungkan kan misalnya mobilisasi atletnya, mungkin atau tidak. Pembiayaan akan membengkak atau tidak. Hal-hal lain yang terkait persiapan. Misalnya venue akuatik memerlukan biaya ratusan miliar rupihah di Jakarta untuk pembanguan, tapi di Palembang cuma butuh puluhan miliar rupiah untuk renovasi, silahkan Inasgoc untuk membicarakan ini kepada OCA,” saran Riefky.
Terkait belum adanya paparan dari Satgas Percepatan Infrastruktur AG dari KemenPU Pera yang ditugaskan untuk merenovasi venue di Gelora Bung Karno, Jakarta, Riefky memastikan pihaknya akan segera memanggil mitra kerja Komisi V DPR itu.
"Untuk masa sidang depan, akan kita undang Kemen PU Pera bersama Kemenpora juga. Mengingat, Kemen PU Pera ini memiliki peran penting dalam pembangunan venue,” ungkap politisi asal dapil Aceh itu. [DPR]
