Komitmen Yuddy Chrisnandi Buat Guru Honorer Ditagih

Siswanto | Dian Rosmala
Komitmen Yuddy Chrisnandi Buat Guru Honorer Ditagih
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK di Jakarta, Jumat (18/3). [suara.com/Oke Atmaja]

Anggaran di Kementerian Keuangan sangat memungkinkan untuk mengangkat tenaga honorer K2.

Suara.com - Anggota Komisi II DPR Hadi Mulyadi menjelaskan anggaran di Kementerian Keuangan sangat memungkinkan untuk mengangkat tenaga honorer K2. Hal itu disampaikan Hadi saat menerima aspirasi dari puluhan honorer yang tergabung dalam Forum Tenaga Honorer K2 Indonesia di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Senayan, Jakarta.

“Sebagaimana yang telah kita terima saat aspirasi, dan kita tanyakan juga ke beberapa kementerian, ternyata dari Kementerian Keuangan, secara anggaran sangat dimungkinkan untuk mengangkat honorer K2. Sehingga, tidak ada alasan untuk Kemenpan-RB untuk menunda pengangkatan Honorer K2 ini,” kata Hadi.

Hadi telah ketiga kalinya mendapatkan aduan dari tenaga honorer K2 karena belum kunjung diangkatnya menjadi calon pegawai negeri sipil. Dia sangat prihatin atas kebijakan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi yang tidak kunjung mengangkat abdi negara sebanyak 439.000 orang itu.

“Perlu diketahui, dari jumlah ribuan orang tersebut, 41 persen nya adalah tenaga guru yang sangat kita butuhkan dalam proses pengembangan pendidikan di Indonesia,” kata Hadi.

Hadi mendesak komitmen Yuddy Chrisnandi atas hasil rapat dengar pendapat pada September 2015 yang berjanji mengangkat tenaga honorer K2 secara bertahap hingga tahun 2019. Namun, kemudian Yuddy menganulir pernyataan tersebut pada Januari 2016.

“Oleh karena itu, saya Hadi Mulyadi, sekali lagi meminta komitmen dari Yuddy Chrisnandi yang telah menyepakati dalam pertemuan pada September 2015, yang lalu dibantah olehnya bahwa pada Januari 2016 tidak ada pengangkatan. Ini adalah sikap antagonis!” kata Hadi.


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI