Abdul Malik Haramain dan Tekad Mengawal Pesantren
Legislator satu ini memang punya latar belakang pendidikan pesantren, selain lama menjadi aktivis.
Suara.com - Pada Rabu (8/6) lalu, Abdul Malik Haramain bersama rekannya dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) di DPR RI, menerima kunjungan perwakilan pengurus Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah, Medan. Abdul Muthalib Sembiring (Musyrif Badan Wakaf) dan Rasyidin Bina (Direktur Pesantren) adalah dua di antara penguus pesantren yang hadir di ruang F-PKB DPR RI, hari itu.
Intinya, pertemuan itu membicarakan ancaman dari Kanwil Diknas Provinsi Medan yang disebut hendak menghentikan proses pendidikan di pesantren tersebut, lantaran belum menjadi yayasan. Badan hukum pesantren itu sendiri sejauh ini diketahui hanya berbentuk badan wakaf. Usai pertemuan itulah, Malik Haramain lantas menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal operasional pesantren tersebut agar terus berjalan.
"Kami di Komisi VIII DPR RI akan coba mencari solusi, agar status hukum dan proses pendidikan tetap berjalan dengan baik," ujar Malik Haramain, sebagaimana dikutip media massa nasional, beberapa hari lalu.
Malik pun menyatakan bahwa bagaimanapun, upaya penghentian proses pendidikan tidak boleh terjadi. Apalagi karena sepengetahuannya, pesantren tersebut sudah berjalan puluhan tahun dan sudah meluluskan banyak alumni, bahkan juga sudah terakreditasi A. Makanya, jika masalahnya hanya badan hukum, dia mengusulkan bahwa paling tidak bisa dilakukan sertifikasi, sebagai langkah untuk penyamaan status antara yayasan dan badan wakaf.
Penggalan kegiatan dan pernyataan itu hanya salah satu bagian dari aktivitas keseharian Malik Haramain yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI. Sebagai anggota dewan di Komisi VIII, ruang lingkup kerjanya memang berhubungan dengan bidang agama dan sosial, dengan mitra keja antara lain Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, juga KPAI, BNPB, Baznas dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).
Untuk urusan perlindungan perempuan dan anak, masih terhitung belum lama lalu, Malik Haramain juga diketahui sempat memberikan pandangan tegas soal tambahan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual. Dalam pernyataan yang juga dikutip sejumlah media asing itu, antara lain, dia menjelaskan bahwa hukuman kebiri diperlukan guna memberi efek jera, sekaligus mencegah terus berulangnya tindak kejahatan seksual.
Dari Pesantren hingga DPR
Bicara pendidikan agama, khususnya pesantren, Malik Haramain sendiri memang memiliki latar belakang tersebut. Setidaknya sebagaimana catatan riwayat hidupnya di situs DPR, semasa kecilnya dulu lelaki kelahiran Probolinggo, 3 Mei 1972, ini diketahui pernah mengenyam pendidikan pesantren, tepatnya di Raudhatul Tholibin, Rembang (1986-1989).
Sementara untuk aktivitas masa mudanya, Malik yang lulusan Fisipol Universitas Merdeka, Malang, dan beberapa tahun kemudian meraih gelar Magister bidang Ilmu Politik di Universitas Indonesia (UI), itu juga dikenal banyak terlibat di sejumlah organisasi. Mulai dari Senat Mahasiswa, di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) hingga menjabat Ketua Umum (2003-2005), sebagai Sekjen GP Ansor (2006-2010), juga menjabat Sekjen DKN Garda Bangsa (2010-2015).
Hingga kini, lelaki yang juga tengah menjabat Wakil Sekjen PKB ini pun telah memasuki periode keduanya di DPR RI. Bagian peran ini dijalaninya setelah setidaknya sempat dua kali menjadi staf ahli di DPR/MPR RI, selain juga sempat lama aktif di berbagai lembaga kajian/studi dan di lingkungan akademik.
Kini, selain duduk di Komisi VIII, Malik Haramain yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur II ini pun duduk di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Otomatis tugasnya pun lebih luas lagi, menyangkut berbagai hal terkait perancangan undang-undang, hingga pengesahan dan implementasinya, termasuk juga memastikan jalannya Prolegnas (Program Legislasi Nasional) DPR.
