Ketua DPR: Tak Ada Kewajiban Indonesia Ikuti Maunya Turki
Nama Gulen seringkali disebut-sebut sebagai otak dari upaya kudeta Presiden Erdogan.
Suara.com - Desakan Pemerintah Turki terhadap Pemerintah Indonesia untuk menutup sembilan sekolah yang mereka anggap berkaitan dengan jaringan gerakan Gulen mendapat tanggapan dari Ketua DPR Ade Komarudin. Menurut Ade Indonesia tidak punya kewajiban mengikuti permintaan tersebut.
"Kan tidak dilakukan juga oleh pemerintah Indonesia. Karena tidak ada kewajiban kita juga untuk melakukan permintaan itu," kata Ade di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/8/2016).
Ade menambahkan segala hal yang menyangkut urusan internal Indonesia merupakan urusan Indonesia sendiri. Tidak ada satu negara pun yang berhak mengintervensi kebijakan bangsa ini.
"Yang tahu negara ini, kan kita, tidak ada satu negara pun yang berhak untuk mengatakan oh ini permintaan dari negara ini, termasuk Pak Erdogan juga," ujar Ade.
Menurut Ade semua pihak mengerti atas apa yang dirasakan pemerintah Turki pascaupaya kudeta beberapa waktu yang lalu. Namun demikian, bukan berarti pemerintah Indonesia harus mengikuti permintaan negara itu.
"Saya mengerti bahwa kudeta itu sungguh memilukan buat pemerintah Turki, buat pak Erdogan, tapi bukan berarti kita harus mengikuti semua permintaannya," tutur Ade.
Nama Gulen seringkali disebut-sebut sebagai otak dari upaya kudeta Presiden Erdogan.
Berikut daftar lengkap sekolah yang diklaim pemerintah Turki didanai oleh gerakan Gulen: 1. Pribadi Bilingual Boarding School, Depok. 2. Pribadi Bilingual Boarding School, Bandung. 3. Kharisma Bangsa Bilingual Boarding School, Tangerang Selatan. 4. Semesta Bilingual Boarding School, Semarang. 5. Kesatuan Bangsa Bilingual Boarding School, Jogjakarta. 6. Sragen Bilingual Boarding School, Sragen. 7. Fatih Boys School, Aceh. 8. Fatih Girls School, Aceh. 9. Banua Bilingual Boarding School, Kalimantan Selatan
