Anggota Komisi VI: Solar Naik, Pertumbuhan Ekonomi Terancam

Arsito Hidayatullah | Dian Rosmala
Anggota Komisi VI: Solar Naik, Pertumbuhan Ekonomi Terancam
Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo Soekartono. [DPR RI]

Masalahnya, transportasi di banyak sektor itu masih menggunakan bahan bakar solar.

Suara.com - Rencana pemerintah yang ingin menaikkan harga solar dinilai akan berdampak sangat luas. Pertumbuhan ekonomi nasional bakal terancam. Bahkan, ada banyak dampak ikutan yang dinilai akan terjadi, seiring kenaikan harga solar yang akan diberlakukan pada 1 Oktober 2016.

Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, saat dihubungi Kamis (29/9/2016), mengkritik keras rencana pemerintah tersebut. Menurutnya, yang paling terpukul dengan kenaikan harga solar itu adalah sektor transportasi, terutama transportasi logistik yang kian mahal.

Bambang menilai, kenaikan harga itu multiplier effect-nya akan merambah ke sektor perdagangan, perindustrian, pariwisata, UKM, hingga operasional energi listrik. Ini semua lantaran transportasi di banyak sektor itu masih menggunakan bahan bakar solar. Aktivitas ekspor-impor juga menurutnya pasti terganggu.

"Mestinya harga solar yang turun, bukan harga Premium yang diturunkan. Padahal, Pertamina sudah meraih keuntungan dari penjualan solar yang mencapai 1 miliar dolar AS. Kalau solar dinaikkan, sama saja menjatuhkan ekonomi nasional," tegas politisi Partai Gerindra itu.

Seperti diketahui, pemerintah lewat Kementerian ESDM berencana akan menaikkan harga solar sebesar Rp600, menjadi Rp5.750 per liter dari sebelumnya Rp5.150. Sebaliknya, Premium rencananya akan diturunkan Rp300, menjadi Rp6.150 dari sebelumnya Rp6.450 per liter.

Lebih jauh, Bambang mengkritik keras tim ekonomi pemerintah yang dinilainya tak mengerti ekonomi. Dengan formulasi harga BBM seperti ini, menurut Bambang, pertumbuhan diproyeksikan tidak akan mengalami kenaikan.

"Pemerintah tidak menguasai ilmu eknomi. Percuma ada Sri Mulyani dan Darmin Nasution yang diangkat jadi menteri. Mereka ternyata tidak mengerti ekonomi. Kepemimpinan Presiden Jokowi bisa jatuh karena persoalan ini," tandasnya.

Ditambahkan oleh politisi dari Dapil Jatim I tersebut, penurunan harga Premium akan berdampak pula pada meningkatnya transportasi privat. Sebaliknya, penggunaan transportasi massal akan mengalami penurunan, karena masyarakat beramai-ramai menggunakan kendaraan pribadi seiring harga Premium yang semakin murah. [DPR]