DPR Ingin Dana Otsus Papua Dipakai Buat Dukung Pendidikan Tinggi
"Kami mendapat masukan dari para rektor PTN," katanya.
Suara.com - Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya berharap dana otonomi khusus untuk Papua digunakan untuk mendukung pendidikan, khususnya perguruan tinggi negeri. Pasalnya, dukungan dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dirasa masih minim.
Demikian dikatakannya usai pertemuan dengan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal beserta jajaran dan para rektor Universitas Cenderawasih, Universitas Musamus Merauke, Institut Seni dan Budaya Indonesia, di Jayapura, Provinsi Papua. Pertemuan ini dalam rangka kunker dalam reses masa persidangan I tahun sidang 2016 dan 2017.
“Kami mendapat masukan dari para rektor PTN di Papua, terkait dana BOPTN yang minim, minimnya sarana prasarana universitas tersebut, hingga permasalahan beasiswa. Ketiga hal tersebut dirasa sangat mengganggu proses peningkatan SDM di Papua,” kata Riefky.
Untuk itu, politisi Fraksi Demokrat itu menyarankan kepada kemenristekdikti untuk mengkaji penggunaan dana otsus, untuk mendukung PTN dalam menjalankan operasionalnya. Riefky mengatakan dana pendidikan dari otsus sudah ada, namun masih minim. Minimnya bantuan terhadap PTN dikhawatirkan mengganggu proses belajar mengajar.
“Kalau dilihat secara regulasi umum, untuk penggunaan dana otsus untuk PTN itu tidak sesuai. Tapi perlu payung hukum khusus untuk daerah otsus untuk mengejar ketertinggalan dalam mendukung SDM lebih berkualitas lagi,” kata Riefky.
Politisi asal dapil Aceh sepakat perlu adanya terobosan untuk Papua dalam mengejar sektor pendidikan yang masih tertinggal. Ia menilai, perlu ada dukungan dalam mengejar ketertinggalan itu. Apalagi, anggaran otsus yang cukup besar pun belum ada regulasinya dalam penggunaannya untuk membantu PTN.
“Dukungan dari dana otsus itulah yang kita harapkan bisa digunakan untuk membantu PTN, sehingga Papua bisa menjadi pabrik manusia yang mempunyai wawasan di bidang masing-masing. Tapi untuk hal ini, kami minta dikaji terlebih dahulu. Apabila itu bisa, kita akan minta payung hukum agar dapat membantu PTN di Papua dari dana Otsus,” kata Riefky.
Sementara itu, anggota Komisi X DPR Sri Meliyana mengungkapkan, permasalahan pendidikan tinggi di Papua harus dibacarakan secara khusus. Politisi Fraksi Gerindra menilai Papua harus memetakan kebutuhan sarjana apa yang dibutuhkan dalam rangka membangun Papua. Dan hal itu perlu dikomunikasikan kepada kemenristekdikti.
“Jadi ada komunikasi antara pemda dengan kemenristekdikti, sehingga bisa ketemu kebutuhan daerah dengan beasiswa yang diberikan. Apalagi tadi dalam pertemuan, perwakilan kemenristekdikti juga berjanji akan memanggil rektorat PTN di Papua untuk mengkomunikasikan masalah keinginan beasiswa dari Papua,” kata Sri Meliyana.
Khusus untuk pendidikan kedokteran, politisi asal dapil Sumsel itu mendapatkan info bahwa kuotanya cukup minim. Menurutnya kemenristekdikti tidak menghalangi putera-puteri Papua untuk melanjutkan jenjang ke pendidikan kedokteran, namun karena kedokteran itu membutuhkan tingkat akademis yang memadai dalam melaksanakannya.
Sementara itu sebelumnya, para rektor mengeluhkan.minimnya BOPTN mengeluhkan minimnya bantuan operasional untuk perguruan tinggi yang mereka pimpin. Termasuk kuota untuk jumlah mahasiswa penerima beasiswa ditingkatkan.
