Subsidi "Ferry" Jarak Jauh Matikan Ekonomi Rakyat
APBN terkuras untuk menghidupi lintasan yang tidak perlu.
Suara.com - Rencana PT ASDP yang akan membuka rute perjalanan ferry jarak jauh antara Lembar (NTB)-Surabaya (Jatim) menuai kritik tajam. Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo Soekartono menilai, pengoperasian ferry jarak jauh tersebut berpotensi merugikan negara, karena bakal menyedot subsidi sangat besar dan sama sekali tidak bermanfaat.
“Ferry jarak jauh ini tidak ada manfaat apa-apa terhadap disparitas harga ataupun pariwisata. Hanya menghamburkan anggaran negara dan mematikan ekonomi rakyat di sekitar pelabuhan,” katanya lewat sambungan telepon, Senin (28/11/2016).
Bambang menilai, lintasan Lembar-Surabaya secara bisnis tidak layak, karena tarif ferry lebih mahal dibandingkan tarif kapal peti kemas. Tidak heran, jika Menhub Budi Karya Sumadi menjanjikan subsidi untuk menghidupi lintasan itu.
Dia memperkirakan tarif ferry Lombok-Surabaya Rp 6 juta-Rp 8 juta (break even point), lebih tinggi daripada tarif peti kemas yang Rp 1,5 juta. “Subsidinya jelas akan besar sekali. APBN terkuras untuk menghidupi lintasan yang tidak perlu itu.”
Bambang pun menilai, pernyataan Menhub bahwa ferry jarak jauh akan menghilangkan disparitas harga, tidak tepat, sebab selisih harga barang antara Lombok dan Surabaya relatif kecil, bahkan beberapa bahan pokok di Lombok lebih murah.
Mengutip data Kementerian Perdagangan per 23 November, harga beras di Lombok Rp 9.300 per kg, sedangkan di Surabaya Rp 9.500 per kg. Harga cabai di Lombok juga lebih murah, yakni Rp 41.000 per kg, sementara di Surabaya Rp 56.000 per kg.
Beberapa bahan pokok lainnya juga relatif lebih murah di wilayah timur. Bambang membantah bahwa arus truk dari Lombok ke Jawa yang melalui Bali menjadi penyebab kerusakan jalan dan mengganggu pariwisata.
Menurutnya, arus truk Padang Bai (Bali)-Lembar saat ini hanya 130-an unit per hari, sementara arus truk Ketapang (Jatim)-Gilimanuk (Bali) mencapai 3.500 unit per hari. Artinya, truk dari Lombok ke Jawa yang melalui Bali sangat sedikit dibandingkan jumlah truk yang beroperasi di wilayah Bali sendiri, yang diperkirakan lebih dari 10.000 unit.
“Tidak beralasan jika dikatakan truk dari luar Bali yang merusak jalan dan membuat macet. Justru pariwisata di Bali tumbuh karena dilalui angkutan barang, di antaranya untuk kebutuhan Bali juga,” ungkapnya.
Lintasan Padang Bai-Lembar Diprediksi akan Mati
Bambang menegaskan, ferry jarak jauh tersebut dinilai akan mematikan lintasan Padang Bai-Lembar yang dirintis oleh ASDP sejak 1980-an. Jika pelabuhannya tutup, kerugian ASDP akan tambah bengkak.
Sebanyak 33 kapal yang melayani lintasan itu akan menganggur, karena pasarnya diambil alih ferry jarak jauh yang disubsidi. Politisi Partai Gerindra itu memperkirakan, 3.000 orang akan kena dampak langsung, yaitu sekitar 2.000 kru kapal (60 kru per kapal) dan 1.000 kru pelabuhan.
Jumlah ini belum termasuk masyarakat yang selama ini wilayahnya dilintasi truk dan mencari nafkah di pelabuhan, seperti pedagang, rumah makan, jasa angkutan, dan sebagainya.
“Dampak ekonomi dan sosialnya sangat besar. Ironis sekali ASDP menggunakan subsidi yang justru bisa membunuh usahanya sendiri, mematikan ekonomi rakyat, dan memicu masalah sosial," tandasnya.
Dia pun mengingatkan Menhub dan ASDP agar tidak memanfaatkan proyek ferry jarak jauh hanya untuk menyelamatkan ASDP yang merugi di lintasan Merak-Bakauheni, karena lima kapalnya tidak bisa beroperasi optimal.
Menurut politisi dari dapil Jatim I ini, masalah ASDP di Merak-Bakauheni terjadi akibat kegagalannya sendiri dalam menyelesaikan dermaga 6 dan 7 tahun ini. Padahal ASDP sudah disuntik penyertaan modal negara sebesar Rp 1 triliun tahun lalu untuk segera merampungkan dermaga kembar tersebut.
“Kesalahan ini merugikan masyarakat. KPK harusnya turun tangan untuk mencegah kerugian negara yang lebih besar," tutup Bambang.
