DPR Menilai, Bali Alami Ketimpangan Pembangunan

Fabiola Febrinastri
DPR Menilai, Bali Alami Ketimpangan Pembangunan
Ketimpangan pembangunan terjadi di Bali. (Sumber: Istimewa)

Politik anggaran di Bali perlu dibenahi.

Suara.com - Ketimpangan pembangunan terjadi di Provinsi Bali. Wilayah Bali selatan paling banyak tersentuh pembangunan, sementara pembangunan tidak menyentuh Bali utara, barat, dan timur.

Pemerataan pembangunan ini menjadi perhatian serius di Bali. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Eriko Sotarduga, mengungkapkan hal ini saat mengikuti kunjungan kerja Banggar yang dipimpin Ketua Banggar DPR RI, Azis Syamsuddin ke Bali, Selasa (27/3/2018).

Dana transfer daerah ke Bali juga kerap terlambat datangnya, sehingga hal ini menjadi persoalaan saat Pemprov setempat ingin melakukan pemerataan pembangunan.

“Di Bali ini ada ketimpangan. Wilayah Bali selatan pendapatannya begitu besar, sehingga masyarakat Bali utara, barat, dan timur datang ke Bali selatan untuk mencari penghidupan. Ini yang harus dibenahi dan dicari kiat-kiat apa yang tepat, agar pembangunan merata. Artinya, jangan hanya terpusat di Bali selatan saja. Bali barat, timur, dan utara hanya sebagai tujuan wisata, tapi wisatawan menginap, makan, dan lain-lainnya di Bali selatan. Ini yang harus dipikirkan,” kata Eriko.

Politisi F-PDI Perjuangan ini berharap, politik anggaran di Bali perlu dibenahi. Di saat yang sama, pemerataan pembangunan di Bali juga jangan sampai menghilangkan kultur Bali sendiri, yang dinilai sebagai keunggulan wisata.

Pemprov Bali sendiri mengusulkan agar dana perimbangan dipusatkan di provinsi. Tapi, lanjut Eriko, itu harus disesuaikan dengan prinsip otonomi daerah.

Pada prinsipnya, otonomi daerah berada di tingkat dua, yaitu kabupaten dan kota.

“Bagaimanapun, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang ada. Kita harus cari pola yang tepat, karena pada dasarnya otonomi daerah berada di tingkat II. Provinsi hanya bersifat koordinatif,” tutur politisi dapil DKI Jakarta II ini.

Sementara itu, Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika, mengusulkan agar dana transfer daerah diserahkan kepada provinsi untuk pemerataan pembangunan, sekaligus menjaga kultur Bali sebagai keunggulan destinasi wisata.


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI