Komisi V: Akses Palangkaraya - Pelabuhan Bahaur Sebagian Rusak
Status akses jalan sepanjang 80 kilometer ini adalah jalan provinsi.
Suara.com - Berdasarkan tinjauan, Komisi V DPR RI menemukan bahwa beberapa titik jalan lintas Pelabuhan Bahaur - Palangkaraya, yang menjadi akses angkutan orang dan barang ke Pelabuhan Bahaur, kondisinya rusak parah karena amblas. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Sigit Sosiantomo, saat memimpin tim kunjungan Kerja Komisi V DPR RI untuk meninjau infrastruktur dan transportasi ke Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (11/4/2018).
“Status akses jalan sepanjang 80 kilometer ini adalah jalan provinsi. Kami berharap, Kementerian Perhubungan bisa meningkatkan statusnya menjadi jalan nasional strategis, sehingga layak untuk angkutan orang dan barang,” jelas politisi F-PKS itu.
Ia menambahkan, Pelabuhan Bahaur, saat ini cukup representatif sebagai pelabuhan kapal feri yang menghubungkan Kalteng dengan Jawa Timur melalui Pelabuhan Paciran. Namun demikian, pihaknya akan menunggu lebih dahulu hasil studi komprehensif dari Kemenhub, dan hasilnya nanti akan menjadi bahan rekomendasi untuk Dinas PU dan Bina Marga, yang akan mengerjakan.
“Masyarakat mohon bersabar, karena butuh waktu setidaknya 3 bulan untuk merampungkan hasil studi. Perkiraan sementara dibutuhkan anggaran Rp 200-250 miliar untuk membangun akses sepanjang 40 kilometer ke lokasi Pelabuhan Bahaur yang terkoneksi dengan 9 kabupaten,” ungkap Sigit.
Politisi dapil Jatim itu juga berharap hasil kajian dan semua dokumen pendukung segera dirampungkan, agar proses pembahasan anggaranya bisa dimasukkan pada Agustus mendatang dan masuk pada RAPBN 2019.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengembangan Jaringan Jalan, Ditjen Bina Marga, Rachman Arief Dhienaputra, saat paparan di depan tim Kunker Komisi V DPR RI dan Gubernur Kalteng berharap, pembangunan jalan nasional, provinsi dan kabupaten sebaiknya bersinergi antara pemerintah pusat, pemda dan pemkab/pemkot.
“Ke depan, dalam setiap pembahasan pembangunan infrastruktur jalan di Pemkab, kami ingin ada juga perwakilan dari Pemda yang hadir, agar hasilnya terintegrasi,” harap Arief.
Pihaknya menekankan, berbagai infrastruktur yang dibangun (seperti pelabuhan) harus didukung oleh akses jalan. Di Kalteng, jalan nasional mencapai 2000 km, dengan 64 ruas jalan.
“Jalan lintas selatan sebagai jalur logistik utama, kondisinya cukup mantap. Sementara jalur lingkar tengah belum terlalu padat dan perlu perbaikan di beberapa titik," tutupnya.
