DPR Menilai Sosialisasi Daerah Rawan Bencana Perlu Ditingkatkan
Komisi VIII meminta BNPB untuk meningkatkan pelatihan penanggulangan bencana.
Suara.com - Komisi VIII DPR RI mendesak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk sungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan anggota dewan terkait sosialiasi daerah rawan bencana. Selain itu, BNPB diminta mengoptimalisasikan pemanfaatan dan pemeliharaan peralatan early warning system dalam rangka mengurangi resiko bencana.
Itulah salah satu kesimpulan raker Komisi VIII DPR RI, yang dipimpin Ketua Komisi Ali Taher Parasong, dengan Kepala BNPB, Willem Rampangilei, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018).
Dalam rapat ini, anggota Komisi VIII DPR RI, Itet Tridjajati Sumarijanto mengungkapkan kasus longsor di Brebes, Jawa Tengah. Melihat bencana itu, menurutnya betapa pentingnya sosialisasi daerah rawan bencana.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sudah menginformasikan akan terjadi intensitas curah hujan yang sangat tinggi, sementara daerah tersebut rawan bencana longsor.
“Apa yang dilakukan BNPB, terutama sosialisasi kepada aparat terkait dan masyarakat? Sungguh sangat memprihatinkan daerah yang selama ini dianggap aman, namun terjadi bencana longsor hingga mengakibatkan korban meninggal sampai 14 orang,” jelas Itet.
Dalam kaitan ini pula, Komisi VIII meminta BNPB untuk meningkatkan pelatihan penanggulangan bencana, terutama di daerah-daerah rawan bencana. Selain itu, meningkatkan mitigasi bencana dan simulasi teknis penyelamatan saat terjadi bencana kepada masyarakat.
Ali Taher yang membacakan kesimpulan, juga mendesak BNPB untuk menyusun langkah-langkah strategis menghadapi berbagai ancaman bencana 2018, yang berpotensi akan terjadi, yang belum diprediksi dan yang rutin terjadi.
“Alokasi anggaran bencana perlu ditingkatkan, khususnya untuk program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat yang terkait dengan penanggulangan bencana,” imbuh Ali Taher.
