DPR Minta Basarnas Kalbar Ajukan Kebutuhan Personel dan Alat
DPR menilai, diperlukan personel dan peralatan yang memadai.
Suara.com - Kebutuhan personel dan peralatan Badan SAR Nasional (Basarnas) Kalimantan Barat menjadi fokus perhatian Komisi V DPR RI, pasalnya, wilayah Kalbar sangat luas dan merupakan daerah perbatasan dengan negara tetangga. DPR menilai, diperlukan personel dan peralatan yang memadai.
Wakil Ketua Komisi V DPR, Lasarus, saat memimpin kunjungan kerja Komisi V ke Kalbar berjanji akan memperjuangkan aspirasi Basarnas atas kekurangan personel dan peralatan, serta rencana pembentukan pos di Kabupaten Sintang.
“Saya termasuk yang memperjuangkan, supaya ada kantor SAR di Sintang, karena jangkauan dari Kota Pontianak ke daratan Kalimantan Barat sangat jauh,” ujarnya, di sela-sela kunjungan ke Kalbar, Senin (30/4/2018).
Ia menambahkan, tenaga SAR memang harus menyebar ke titik tertentu, hingga menjangkau masyarakat yang membutuhkan, dengan demikian, kecepatan dan ketepatan sampai ke lokasi yang membutuhkan pertolongan bisa cepat dan terukur.
Ia menegaskan juga, yang perlu diperhatikan Basarnas dalam memberikan pertolongan adalah ketepatan waktu, sehingga personel dan peralatan sangat penting.
“Saya berpandangan bahwa tenaga SAR harus menyebar di titik-titik tertentu, sehingga jangkauan ke kabupaten-kabupaten di seluruh Kalimantan Barat tidak membutuhkan waktu lama,” jelas politisis PDI Perjuangan itu.
“Tugas utama SAR, bagaimana mereka bisa sampai di tempat kecelakaan secepat mungkin, sehingga bisa melakukan pertolongan utama, menyelamatkan, apabila yang masih bisa diselamatkan,” imbuh Lasarus.
Menurutnya, jika patokannya dari Kota Pontianak, menjadi tidak logis, apalagi fasilitas dan jumlah personel sangat terbatas. Ia berharap, Basarnas bisa melaksanakan tugasnya dan mengawal seluruh daratan dan pantai di Kalbar, serta manakala ada bencana atau kecelakaan bisa bertindak dengan cepat di lokasi kejadian.
Politisi dapil Kalbar itu juga meminta agar Basarnas segera mengajukan kebutuhan personel dan peralatan kepada pemerintah pusat, sehingga nanti bisa dialokasikan dalam APBN.
