DPR Nilai, Data Elektrifikasi PLN dan ESDM Tak Jelas
Masih banyak dusun yang belum teraliri listrik.
Suara.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Andi Yuliana Paris, menilai, data elektrifikasi yang disampaikan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada saat kunjungan kerja Komisi VII ke Provinsi Kepulauan Riau kurang jelas. Basis elektrifikasi masih belum jelas, apakah desa atau kecamatan.
“Kementerian ESDM ataupun PLN menyampaikan data elektrifikasi, misalnya 75 persen, tetapi nyatanya tidak seperti itu,” kata Andi Yuliani, usai pertemuan dengan mitra kerja terkait, di Batam, Kepri, Senin (30/4/2018).
Politisi PAN itu mencontohkan, misalnya di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, yang merupakan salah satu daerah pemilihannya yang sangat dekat dengan Makassar, disebut elektrifikasinya 100 persen. Namun nyatanya, masih banyak dusun yang belum teraliri listrik.
“Mungkin karena daerah kepulauan. Biasanya PLN hanya membuat daerah yang sudah ada tiang-tiang listriknya, sisanya hanya menyambung. Kalau tiangnya belum ada sama sekali, maka jadi pekerjaan yang agak berat bagi PLN. Nah, mungkin harus ada pembicaraan antara PLN dengan Kementerian ESDM,” tukasnya.
Andi Yuliani menambahkan, tahun ini, tenaga energi baru terbarukan (EBT) sudah diserahkan oleh Kementerian ESDM ke PLN . Menurutnya, dengan penyerahan ini, maka daerah kepulauan tidak perlu lagi memakai tiang listrik, tetapi tenaga matahari.
“Kalau elektrifikasi daerah kepulauan ingin 100 persen, maka harus menggunakan energi matahari,” katanya lagi.
